logo


Sektor Padat Karya, Industri Sawit Rawan Pergolakan

Upah jadi penyebab utama renggangnya hubungan pengusaha dan pekerja di industri sawit

1 Desember 2014 11:16 WIB

ISTIMEWA
ISTIMEWA

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan, industri kelapa sawit merupakan industri padat karya yang tidak bisa memberikan upah tinggi.

“Kalau dicermati, industri padat karya mengalami pukulan terkait upah minimum yang naik hampir 15 persen. Kami takutkan, industri perkebunan bisa seperti manufaktur yang ribut. Kalau manufaktur bisa tutup pabrik, lalu kalau perkebunan gimana?,” ungkap Hariyadi kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat.

Untuk itu, Apindo menilai, bahwa industri perkebunan sawit merupakan salah satu sektor padat karya yang rawan pergolakan. Persoalan upah menjadi penyebab utama yang membuat renggang hubungan antara pengusaha dan pekerja di industri sawit.


Wamentan Sebut Ada 2 Faktor yang Membuat Milenial Mau Jadi Petani

Menurut Hariyadi, setiap tahunnya industri kelapa sawit harus mencadangkan hampir 33 persen untuk penaikan beban pengupahan. Hal tersebut dikarenakan, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat terkadang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah.

“KHL (Kebutuhan Hidup Layak) kan harusnya jadi alat ukur pengupahan. Namun di beberapa daerah, contohnya Jawa Timur, ada pemimpin daerah yang tidak mau menggunakan hal itu,” ujar Hariyadi.

Hariyadi menyampaikan, dari total 125 juta angkatan kerja, sebanyak 40 persen berada di sektor formal dan sisanya tersebar di sektor nonformal. Untuk itu, lanjut Hariyadi, diperlukan adanya kebijakan pengupahan yang efektif guna mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan pekerja tersebut.

“Kalau dari kami penaikan upah bisa dibuat per tiga tahun melihat dari inflasi. Saya kira kalau tidak segera dibenahi, usaha padat karya seperti perkebunan sawit juga tinggal menunggu waktu untuk 'meledak',” ungkapnya lagi.

Ia juga menambahkan, isu ketenagakerjaan di Indonesia sering menjadi komoditas politik yang sangat membahayakan dunia industri. “Contohnya di Mojokerto ada yang mau tutup usaha mebel. Kalau mengikuti UMP, perusahaan menanggung beban Rp1,5 miliar tiap bulan karena pekerjanya mencapai 2.500 orang,” tutup Hariyadi.

Wamentan Dukung Ekspor Mangga Gincu ke Jepang

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin,