logo


Buntut Pengaktifan Ahok, 4 Fraksi DPRD Tolak Rapat dengan Pemprov DKI

4 Fraksi yang menolak untuk melakukan rapat dengan eksekutif adalah Gerindra, PKS, PPP dan PKB.

14 Februari 2017 06:30 WIB

Politisi Partai Gerindra, Syarif.
Politisi Partai Gerindra, Syarif. beritajakarta.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengatakan bahwa 4 Fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak untuk melakukan rapat bersama Pemprov DKI Jakarta selama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu merupakan buntut dari penolakan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta meski statusnya sudah terdakwa.

4 Fraksi yang menolak untuk melakukan rapat dengan eksekutif adalah Gerindra, PKS, PPP dan PKB. 

"Mau berkirim surat, ke Mendagri sebagai tanggapan belum clear-nya penyelesaian pemberhentian gubernur yang berstatus terdakwa. Nah sambil menunggu surat tanggapan keluar, sementara 4 fraksi yakni Gerindra, PKS, PPP, dan PKB menunggu jawaban dari Kemendagri, akan tidak melakukan rapat bersama eksekutif," kata Syarif kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/2). 


13 Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Usul Dibentuknya Pansus Hak Angket 'Ahok Gate'

Syarif menegaskan, surat dari DPRD DKI Jakarta kepada Mendagri juga meminta untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI lantaran tersandung kasus hukum.

"Kita tetap melaksanakan tugas dewan, tapi rapat yang terkait eksekutif kita pending dulu semua, menunggu tanggapan dari Kemendagri," ujar Syarif. 

Menurutnya, jika mengikuti perundang-undangan, seharusnya Ahok tidak diangkat kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta lantaran berstatus terdakwa.

"Dalam peraturan perundang-undangan pendapat kami sudah jelas bahwa Ahok itu terdakwa, karena itu kembalinya gubernur Ahok yang ada sertijabnya, menurut pendapat 4 fraksi itu sudah dianggap menyimpang," tegasnya. 

Ini Partai-partai yang Dukung Bergulirnya Hak Angket 'Ahok Gate'

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan