logo


Tentukan 'Nasib' Ahok, Mendagri Tunggu Fatwa MA

Permintaan Fatwa kepada Mahkamah Agung ini diperlukan lantaran banyaknya pihak yang menentang pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI.

14 Februari 2017 06:00 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo.
Mendagri Tjahjo Kumolo. setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta tafsir kepada Mahkamah Agung (MA) tentang pasal dakwaan perkara penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Semua orang punya tafsir, maka dari itu, kami minta kepada MA yang lebih fair," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di DPR RI, Jakarta, Senin (13/2).

Permintaan Fatwa kepada Mahkamah Agung ini diperlukan lantaran banyaknya pihak yang menentang pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.


13 Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Usul Dibentuknya Pansus Hak Angket 'Ahok Gate'

"Pendapat para pakar, anggota DPR, kami terima," imbuhnya

Sementara itu, Partai Gerindra menilai diaktifkannya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang saat ini menyandang status terdakwa, adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat 1 dan ayat 3.

"Kami dari fraksi Gerindra, saya kira ada sejumlah kawan-kawan DPR dari fraksi lain sedang inisiasi Pansus Angket. Dari Gerindra akan ajukan Pansus Angket 'Ahok-Gate' karena terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/2).

Fadli menyebutkan bahwa Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, tidak menghalangi usulan angket untuk mengusut 'Ahok Gate' ini.

Ini Partai-partai yang Dukung Bergulirnya Hak Angket 'Ahok Gate'

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan