logo


Ini Partai-partai yang Dukung Bergulirnya Hak Angket 'Ahok Gate'

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara resmi menggulirkan Hak Angket DPR.

14 Februari 2017 04:00 WIB

Ketua Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini.
Ketua Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini. fraksidpr.pks.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara resmi menggulirkan Hak Angket DPR. Haj Angket tersebut didukung oleh sejumlah partai politik lain seperti Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN yang juga menggulirkan Hak Angket untuk menonaktifkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini merupakan buntut dari keputusan Kemendagri untuk tidak menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta usai masa cuti kampanye.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa DPR perlu merespon kritik yang meluas di masyarakat atas pengangkatan Ahok kembali sebagai Gubernur DKI. Cara yang paling tepat dan konstitusional untuk mempertanyakan itu adalah menggunakan Hak Angket DPR.

"Fraksi PKS bersama Fraksi Partai Gerinda, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN resmi menggulirkan Hak Angket Dewan ini agar pemerintah bisa menjelaskan kepada publik tentang landasan hukum pengangkatan kembali Saudara Ahok, sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran," ujarnya di Jakarta, Senin (13/2).


Wacana Hak Angket Bergulir, PDIP: Partai Pendukung Pemerintah Siap Hadapi

Kemudian, kata Jazuli, inisiator akan menggalang dukungan Anggota DPR lintas fraksi agar Hak Angket ini dapat segera diproses secara kelembagaan DPR.

Anggota Komisi I DPR RI mengatakan, Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi," tutupnya.

Seperti diketahui, berbagai pihak mulai tokoh masyarakat hingga pakar hukum tata negara menilai pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Komisi II DPR RI Siap Ajukan Hak Angket, Jika Ahok Tak Diberhentikan Sementara

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan