logo


13 Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Usul Dibentuknya Pansus Hak Angket 'Ahok Gate'

Fadli menyebutkan bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak menghalangi usulan angket untuk mengusut 'Ahok Gate' ini.

13 Februari 2017 18:15 WIB

Fraksi Partai Gerindra di DPR menggulirkan usulan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Ahok Gate.
Fraksi Partai Gerindra di DPR menggulirkan usulan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Ahok Gate. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Fraksi Partai Gerindra di DPR menggulirkan usulan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Pengguliran Hak Angket ini dikarenakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali diaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Dalam hal ini, Partai Gerindra menilai diaktifkannya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang saat ini menyandang status terdakwa adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat 1 dan ayat 3.

"Kami dari fraksi Gerindra saya kira ada sejumlah kawan-kawan DPR dari fraksi lain sedang inisiasi Pansus angket. Dari Gerindra akan ajukan Pansus angket 'Ahok-Gate' karena terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap KUHP dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/2).


Gerindra Harap Polisi Bisa Bersifat Netral dalam Kasus Sylvi

Fadli menyebutkan bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tidak menghalangi usulan angket untuk mengusut 'Ahok Gate' ini.

"Pak Prabowo welcome dengan inisiatif ini," tuturnya.

Menurut Fadli, Pansus Hak Angket "Ahok Gate" akan menyelidiki sejauh mana pemerintah telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku terkait tidak dicopotnya Ahok dari jabatan gubernur meskipun yang bersangkutan telah berstatus sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun penjara, sekaligus impilkasinya terhadap presiden.

"Pansus Hak Angket 'Ahok Gate' akan bekerja menggali keterangan hukum sehubungan dengan dalih pemerintah untuk tidak mematuhi peraturan ketentuan pasal 83 UU No: 23/2004 tentang pemerintahan daerah dengan melakukan rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum dengan para ahli hukum dan pemerintah," tutupnya.

Gerindra Apresiasi KPK Ungkap Kasus Dugaan Suap Mantan Dirut Garuda Indonesia

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana