logo


PKB Sesalkan Pendataan Ulama yang Dilakukan Polda Jatim

Maman menjelaskan dakwah harus menguatkan aqidah dan ukhuwah bukan mengobarkan kebencian dan fitnah.

8 Februari 2017 15:22 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq. mamanimanulhaq.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menilai pendataan ulama yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur adalah sebagai tindakan berlebihan.

"Pendataan ulama itu adalah tupoksi dan wewenang Kementerian Agama bukan kepolisian," ujarnya di Jakarta, Selasa Malam (7/2).

Maman menjelaskan dakwah harus menguatkan aqidah dan ukhuwah bukan mengobarkan kebencian dan fitnah, oleh karena itu pentingnya edukasi terhadap masyarakat dalam hal penguatan kerjasama dengan aparat berwenang untuk sama-sama mengawasi dan tidak segan-segan melaporkan dan memproses jika ada khotib dan dai yang melakukan ujaran kebencian (Hatespeach) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antar masyarakat. 


Soroti Kursi Kosong saat Sidang DPR, Formappi: Kehadiran Mereka Cuma 49,57%

Namun, kata Maman, pemerintah juga harus memperkuat kordinasi antar lembaga dakwah, pengurus masjid dan kementerian agar masjid di lembaga-lembaga pemerintah dan BUMN tidak diambil alih oleh khotib dan dai intolerans yang menyusupkan kepentingan dan nilai radikalisme bahkan terorisme.

"Khutbah yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin", tutup Politisi PKB ini.

Soal Penolakan RUU Omnibus Law, DPR Periode Ini Bakal Lebih Terbuka dengan Usulan Masyarakat

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Syukron Fadillah