logo


SBY Ingatkan Soal Tax Amnesty dan Utang Negara

"Sumber swasta, APBN, dan APBD dapat kita gunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan," ucap SBY seolah menggarisbawahi.

7 Februari 2017 21:04 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Jitunews/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa negara tak hanya sibuk mengurusi pembangunan infrastruktur tapi melupakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Negara tentu memerlukan investasi jangka panjang bukan investasi ekonomi tapi juga sumber daya manusia (SDM), human capital, agar bangsa kita makin maju dan unggul di masa depan. Porsi pembangunan infrastruktur harus berimbang dengan manusia," demikian ucap SBY dalam Dies Natalis rapimnas Partai Demokrat di JCC, Senayan, Selasa (7/2).

Menurut SBY, pembangunan yang sedang gencar dilakukan pemerintah saat ini haruslah bersifat imbang di segala aspek. Termasuk, negara harus juga mampu mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk kebutuhan masyarakat.


Konsisten Jadi Oposisi, Sohibul Iman Minta Kader PKS Tak Tergoda

"Sumber swasta, APBN, dan APBD dapat kita gunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan," ucap SBY seolah menggarisbawahi.

Selain berbicara soal pembangunan SDM, SBY juga mengingatkan negara untuk bisa mengurangi utang. Mengingat, lanjut SBY, hal tersebut sesungguhnya berpotensi membebani rakyat.

"Jumlah utang yang meningkat tajam akan meningkatkan beban rakyat di masa depan. Menjaga fiskal yang prudent namun jika terjadi lonjakan harga membuat harga terpukul pemerintah wajib membantunya," ucap mantan presiden keenam RI itu menjelaskan.

Tak berhenti di situ, SBY juga mengingatkan negara terkait tax amnesty. Inginnya SBY, kebijakan tax amnesty mampu menyasar kelompok mapan warga Indonesia. Karena dengan demikian, hadirnya program tersebut bisa mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Kebijakan tax amnesty uang disimpan di luar negeri atau di bawah bantal kita dukung tetap berorientasi di awal, menggeser rakyat tidak baik, membuat masyarakat takut, merasa dikejar-kejar dan tidak tentram tinggal di negeri sendiri. Isu ini berkaitan dengan keadilan. Saya berpendapat sasaran tax amnesty 100, 200 atau bahkan 1.000 orang terkaya Indonesia. Di samping pemerintah mendapat fee pemutihan barangkali bisa digunakan untuk pembangunan," ujar dia.

Diajak Makan Siang Jokowi, Basuki: Ditemani Queen dan Metallica

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah