logo


Demokrat: Polisi Harus Proaktif Periksa Dugaan Penyadapan oleh Pihak Ahok

Menurut Didi, ancaman terhadap pelanggaran hukum penyadapan bukan hal yang main-main

3 Februari 2017 14:41 WIB

Wasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin.
Wasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin. demokrat.or.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai, penyadapan pembicaraan antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan KH Ma'ruf Amin kuat dilakukan oleh pihak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal itu, kata Didi, sudah terang benderang dan tidak dapat dipungkiri lagi. 

"Dari pernyataan pihak Pak Ahok yang menyatakan memegang bukti atau tranksrip atau apa pun namanya yang menyatakan ada percakapan antara Pak SBY dengan Pak Ma’ruf Amin, makin memperjelas dugaan penyadapan ilegal telah dilakukan oleh Pihak Ahok. Pihak Ahok juga secara detail menyebut tanggal 6 Oktober jam 10.16. Ini artinya makin memperkuat dan mempertegas dugaan pihak Ahok menyadap," ujar Didi di Jakarta, Jumat (3/2).

Menurutnya, ancaman terhadap pelanggaran hukum penyadapan bukan hal yang main-main, mengingat pidana yang diberlakukan berupa 10 tahun penjara. Dan Pasal 47 UU ITE menyatakan, pelanggaran tentang penyadapan diancam hukuman maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta. 


Soal Penyadapan, Tak Hanya SBY yang Bicara, Demokrat juga Ajukan Angket

Oleh karena itu, Didi meminta agar Kepolisian bersifat proaktif dalam kasus penyadapan yang telah melibatkan mantan presiden indonesia dan ulama ini. Pasalnya, kasus tersebut tidak membutuhkan aduan dari korban atau pihak yang dirugikan. 

"Itu bukan delik aduan. Penyadapan itu melawan negara dan masyarakat Indonesia. Penyadapan ilegal adalah kejahatan," tegasnya.

Didi kembali menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan. Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Polisi harus menjunjung tinggi keadilan, setiap warga negara adalah equal di mata hukum, tidak terkecuali Ahok yang saat ini sebagai petahana Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau polisi tidak segera bergerak untuk memeriksa pihak Ahok, maka polisi telah tebang pilih dalam menangani suatu kasus dan menempatkan Ahok sebagai warga negara istimewa di mata polisi," tutup Didi.

PPP Ambil Sikap Berseberangan dengan Demokrat Soal Hak Angket Dugaan Penyadapan SBY

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana