logo


Terapkan Skema JCM, Bukti Serius Pemerintah RI Tangani Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia adalah pioneer penerapan skema Joint Crediting Mechanism (JCM)

3 Februari 2017 14:24 WIB

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian RI, Rizal Affandi Lukman.
Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian RI, Rizal Affandi Lukman. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM Joint Crediting Mechanism (JCM) atau yang lebih dikenal dengan Mekanisme Kredit Bersama antara Indonesia dan Jepang merupakan skema kerjasama yang mendorong organisasi-organisasi swasta Jepang untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam berinvestasi di kegiatan pembangunan karbon di Indonesia.

Kerjasama yang sudah berumur 3 tahun ini bertujuan untuk membantu kegiatan implementasi pengurangan emisi di Indonesia dan global. Skema JCM yang digagas Jepang sudah diterapkan di 16 negara lainnya yang tersebar di benua Asia, Amerika dan Afrika.

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian RI, Rizal Affandi Lukman mengatakan, kewajiban untuk menurunkan tingkat emisi karbon tidak hanya ditujukan pada pemerintah Indonesia saja. Namun, pihak swasta harus turut andil serta aktif untuk sama-sama mengurangi kadar emisi karbon.


Pertamina Kuasai Perusahaan Migas Prancis

"Tidak hanya pemerintah Indonesia saja yang mempunyai kewajiban untuk menurunkan tingkat emisi karbon itu. Namun, pihak swasta juga harus ikut aktif serta berupaya mengurangi emisi karbon dari masing-masing industri yang berjalan," ungkap Rizal Affandi Lukman saat site visit dan media briefing mengenai JCM dan emisi karbon di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Indonesia adalah pioneer penerapan skema JCM. Jepang memberikan bantuan teknologi, investasi, subsidi dan pembangunan kapasitas kepada Indonesia melalui JCM.

Rizal mengatakan, partisipan proyek JCM harus minimal terdiri dari dua pihak, yaitu perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang, yang harus melakukan implementasi kegiatan penurunan emisi.

"Partisipan proyek JCM harus minimal terdiri dari dua pihak, yaitu perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang, yang harus melakukan implementasi kegiatan penurunan emisi. Contohnya untuk Energy Savings at Convenience Stores, dimana PT Midi Utama Indonesia, mewakili perusahaan Indonesia, yang berkolaborasi dengan perusahaan Jepang, Lawson, Inc,” jelas Rizal. 

Kegiatan penurunan emisi di proyek JCM ini kemudian harus divalidasi dan diversifikasi oleh pihak ketiha dengan standar ISO 14065.

Sebagaimana diketahui, terdapat 7 kementerian yang berperan sebagai pemangku kepentingan JCM yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri.

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Sosialisasikan Joint Crediting Mechanism (JCM)

Halaman: 
Penulis : Sukma Fadhil Pratama