logo


Korupsi Hibah Kwarda Pramuka DKI, Ahok: Tak Ada Urusan dengan Pemprov

Menurut Ahok, usai hibah diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedianya yang bertanggung jawab penuh adalah penerima hibah, agar digunakan sebaik mungkin dan dapat memberikan manfaat.

20 Januari 2017 13:09 WIB

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jitunews/Citra Fitri Mardiana

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak ikut campur dalam dugaan kasus korupsi terkait pengelolaan dana bantuan sosial Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta.

Pasalnya menurut Ahok, usai hibah diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedianya yang bertanggung jawab penuh adalah penerima hibah, agar digunakan sebaik mungkin dan dapat memberikan manfaat.

"Kalau kami hibah, hibah itu punya tanggung jawab yang menerima hibah dan audit, bukan tanggung jawab kami," ungkap Ahok, Kamis (19/1) di Gajah Mada, Jakarta Pusat.


Tak Heran Cipinang Melayu Jadi Langganan Banjir, Wagub DKI Sebut Daerah Dibawah Permukaan Laut

Menurutnya, pengelolaan dana hibah yang kemudian menjadi praktek korupsi, dinilai Ahok sudah bukan lagi pada kuasa dirinya sebagai Gubernur atau pun Pemprov DKI. Pihak berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau penyidik Tindak Pidana Korupsi yang sedianya mengambil peranan dalam mengaudit pengelolaan.

"Jadi kalo anda ajukan hibah pada kami, lalu kami lihat nih kebutuhannya penuh, kami hibah. Soal di hibah ada korupsi, itu bukan urusan kami. Itu urusan berwenang," terangnya.

Seperti yang diketahui, dugaan korupsi yang menyeret pesaingnya di Pilkada DKI Sylviana Murni sebagai saksi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015, sempat membuat heboh suasana jelang Pilkada.

Sylviana yang kala itu menjabat sebagai Ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018, diminta memberikan klarifikasinya hari ini oleh penyelidik Tindak Pidana Korupsi sejak pagi tadi terkait alokasi hibah yang diberikan pada Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 6,81 miliar dan Rp 6,81 miliar di tahun 2015.

Aziz Syamsuddin Kenalkan Penyidik dengan Walkot Tanjungbalai, KPK: Kita Gali, Apa yang Dilakukannya

Halaman: 
Penulis : Citra Fitri Mardiana, Syukron Fadillah