logo


Ketum MUI Tegaskan Tak Ada Benturan Hukum Positif dengan Fatwa MUI

Ketum MUI : Fatwa mengikat secara syariah kepada seluruh Umat Islam di Indonesia

17 Januari 2017 11:35 WIB

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Maruf Amin.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Maruf Amin. Jitunews/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, membahas fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama ormas Islam dan ahli hukum.

Tito menyebut adanya fatwa tersebut membuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi dinamis. Menurutnya, saat ini Fatwa MUI menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat, sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui kedudukan fatwa tersebut di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin, menegaskan tidak ada benturan antara hukum positif dengan fatwa MUI.


Ferdy Sambo Ditetapkan Sebagai Tersangka, Relawan KITA Dukung Penuh Kapolri

"Saya klarifikasi, tidak ada benturan antara hukum positif dengan fatwa MUI," jelas Ma'ruf Amin dalam diskusi bertajuk 'Fatwa MUI dan Hukum Positif', di PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Ma'ruf menjelaskan bahwa adanya fatwa tersebut bertujuan untuk menjawab setiap problem Umat Islam yang tidak tercantum dalam Al-Quran maupun Hadits.

Menurut Ma'ruf, fatwa bersifat mengikat secara syariah kepada seluruh Umat Islam di Indonesia. Namun demikian, fatwa tidak bisa menjadi legitimasi orang sipil untuk mengeksekusi situasi. Sebab posisi fatwa bukan sebagai hukum positif.

"Fatwa itu apabila dikeluarkan oleh lembaga kredibel dan mempunyai otoritas, itu syar'i, itu mengikat kepada setiap muslim. Di Indonesia, yang bisa dieksekusi itu kalau dijadikan hukum positif," jelas Ma'ruf.

Eks Ketua Komnas HAM Apresiasi Kapolri yang Tak Tutupi Kasus Brigadir J dan Selamatkan Polri

Halaman: 
Penulis : Sukma Fadhil Pratama