logo


Jika Saksi Terbukti Berikan Keterangan Palsu, Tim Kuasa Hukum Ahok Siap Tempuh Upaya Hukum

Seperti halnya kesaksian Irena Handono dan Willyudin Dhani pada persidangan kelima minggu lalu, Tri menyebut, pihaknya telah meminta majelis hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghentikan kesaksian keduanya

17 Januari 2017 11:33 WIB

Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjalani persidangan Lanjutan dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).
Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjalani persidangan Lanjutan dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (17/1). Resa Esnir/hukumonline.com/POOL

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku akan kembali menempuh upaya hukum bila terdapat saksi dalam kasus dugaan penodaan agama yang terbukti memberikan keterangan palsu.

Ketua tim kuasa hukum Ahok, Tri Moelja D, mengatakan, pihaknya merasa perlu mempersoalkan kesaksian di muka persidangan yang terbukti tidak benar. Seperti halnya beberapa saksi pelapor yang dinilai Tri sangat jelas terlihat memberikan keterangan tidak benar.

"Bagi tim penasehat hukum, itu harus kami persoalkan hal-hal yang tidak sesuai. Karena apa? Memang kewajiban kita, melihat kredibilitas saksi ini sejauh mana bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Tri saat ditemui di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (11/1).


Massa yang Datang ke Sidang Ahok Semakin Berkurang

Seperti halnya kesaksian Irena Handono dan Willyudin Dhani pada persidangan kelima minggu lalu, Tri menyebut, pihaknya telah meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghentikan kesaksian keduanya, lantaran terdapat keterangan yang dianggap tidak sesuai baik dengan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) atau pun dengan kenyataan sebenarnya.

"Seperti Irena Handono, dia sudah jelas diperingatkan hakim keterangannya itu tidak benar. Saya waktu itu minta kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan JPU agar dihentikan," ujarnya.

Pasalnya Tri mengaku, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kesaksian yang berada di bawah sumpah namun terbukti palsu di muka persidangan, harus dihentikan.

"Jadi saksi-saksi yang sudah jelas-jelas memberikan keterangan tidak benar di bawah sumpah, dapat diperingatkan oleh hakim, itu bisa kita minta Ketua Majelis perintahkan JPU supaya dihentikan," tegasnya.

Seperti diketahui, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjalani sidang lanjutan perkara dugaan penodaan agama hari ini terkait pidatonya yang menyebut Surat Al-Maidah Ayat 51 dengan penafsiran yang salah.

Kejadian tersebut akhirnya membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan Pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

SMS Misterius 'Hantui' Pengunjung Sidang Ahok

Halaman: 
Penulis : Citra Fitri Mardiana, Riana