logo


Tim Anies-Sandi Berencana Laporkan Bawaslu DKI ke DKPP

Bawaslu tidak transparan dalam penanganan sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada DKI.‎ Salah satunya, dalam kasus deklarasi dukungan Kader Partai Nasdem Jakarta Timur kepada pasangan calon nomor urut tiga.

12 Januari 2017 16:58 WIB

Gedung Bawaslu.
Gedung Bawaslu. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari nomor urut tiga, Anies Baswedan- Sandiaga Uno menilai kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta pada Pilgub Jakarta tidak berimbang, terlalu berpihak pada salah satu pasangan cagub/cawagub.

Hal itu disampaikan oleh sekretaris tim pemenangan pasangan calon Anies ‎Baswedan-Sandiaga Uno, Syarief, Kamis (12/1/2017).

"Bawaslu DKI bisa ditekan dan akan mengikuti siapa yang menekannya. Bawaslu itu, kerja hanya jalankan Undang-Undang (UU) dan aturan," kata Syarif, Kamis (12/1/2017)‎.


Benci Korupsi! Anies-Sandi Ajak 3 Mantan Komisioner KPK Gabung Timses

Menurut Syarif, Bawaslu tidak transparan dalam penanganan sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada DKI.‎ Salah satunya, kata dia, dalam kasus deklarasi dukungan Kader Partai Nasdem Jakarta Timur kepada pasangan calon nomor urut tiga.

Deklarasi dukungan yang digelar di markas relawan pasangan Anies-Sandi, kata Syarief, malah dinilai sebagai bentuk pelanggaran adminstratif kepada kubu Anies-Sandi.

"Saya minta penjelasan detail pelanggaran itu. Itu harusnya masuk etika politik. Kok pelanggaran administrasi," ungkap Syarif.‎

Selain itu Syarif mencontohkan kasus lainnya berkait kinerja Bawaslu DKI yang tidak berimbang pelanggaran yang dilakukan pasangan Ahok-Djarot selalu dikatakan tidak memenuhi unsur atau waktunya sudah lewat. Misalnya, kasus iklan display di salah satu media cetak lokal.

Dalam iklan itu, kata dia, ada ajakan memilih pasangan Ahok-Djarot lewat gambar. Iklan itu adalah iklan untuk menghadiri zikir Pimpinan Majelis Zikir Manaqib, Junaedi Albaghdadi, yang digelar di Stadion Rawamangun, Jakarta Timur, pada Minggu, (18/12/2016) lalu.

"Nah ada iklannya. Masak bukan pelanggaran. Apalagi, diperkuat kehadiran Djarot. Karenanya, kami berencana bawa kasus ini ke Dewan Kehormataan Pengawas Pemilu (DKPP)," katanya." kata mantan Ketua KPU Jakarta Pusat itu.

Jika Masuk Timses Anies-Sandi, Olla Ramlan Bukan Jadi Jubir, Lalu?

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas