logo


Puluhan Lembaga Survey Daftar Quick Count Pilgub DKI 2017

Lembaga yang akan melakukan quick qount wajib mendaftar ke KPU DKI dengan melengkapi sejumlah berkas

11 Januari 2017 09:29 WIB

Ilustrasi, logo KPU.
Ilustrasi, logo KPU. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Puluhan lembaga survei mendaftar di KPU DKI untuk ikut dalam quick count atau perhitungan cepat pada pemilihan langsung Cagub-Cawagub DKI Jakarta 15 Februari mendatang. 

Ketua KPU DKI menyebut sebanyak 19 lembaga survei telah mendaftar quick count terhitung per 6 Januari 2017.

"Sudah ada lembaga survei yang mendaftar untuk quick count. Ada 19 lembaga. Jadi untuk melakukan quick count harus mendaftar (ke KPU DKI)," kata Ketua KPU DKI Sumarno, Selasa (10/1/2017).


Berbagai Tanggapan Para Kandidat Pilgub DKI Terhadap Hasil Survey LSI

Lembaga survei yang telah terdaftar pada website resmi KPU DKI Jakarta yakni Jaringan Isu Publik, PT Kompas Media Nusantara, Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI), PT Cyrus Nusantara, Lingkaran Survei Indonesia, PT Indikator Politik Indonesia, Populi Center, Indonesian Consultan Mandiri (Charta Politika Indonesia) dan Saiful Mujani Research & Consulting.

Selain itu terdapat lembaga survei lainnya yaitu PT Sun Televisi Network, Indo Barometer, Lembaga Riset Indonesia, PT Darta Media Indonesia (Kaskus), PT Siber Abadi, Lembaga Survei Indonesia, PT Grup Riset Potensial, PT Intouch Innovate Indonesia, PT Pandawa Data utama.

PT Kio 95/ Kelompok Diskusi dan kajian Publik Indonesia (Kedai Kopi), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Yayasan Media Survei nasional melengkapi daftar 19 lembaga survei yang terdaftar di KPU DKI.

Sumarno menjelaskan lembaga yang ingin melakukan perhitungan cepat hanya perlu melengkapi sejumlah berkas.

"Ada formulir dan berkas yang perlu dilengkapkan ketika lembaga survei mendaftar," ucap Sumarno.

Berkas tersebut meliputi akta pendirian/badan hukum lembaga, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili dari kelurahan atau instansi pemerintahan setempat, sumber dana, metodologi sampling dan tempat pelaksanaan penghitungan cepat.

Hak Politik Dicabut, Ratu Atut Tidak Bisa Memilih Saat Pilgub Banten

Halaman: 
Penulis : Sukma Fadhil Pratama