logo


KPK Dalami Peran Novanto di Proyek e KTP

Novanto bercerita, Komisi II sempat menyampaikan perkembangan pembahasan proyek e-KTP yang diusulkan Kemendagri.

10 Januari 2017 19:07 WIB

Gedung KPK baru.
Gedung KPK baru. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi dari proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Proyek tersebut terjadi di Kementerian Dalam Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau pada periode 2011-2012. Setnov sendiri diperiksa lantaran namanya disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Setnov kepada awak media di gedung KPK menyatakan bahwa pemeriksaan pada Selasa 10 Januari 2017 adalah untuk mengklarifikasi soal pertemuan terkait proyek e-KTP.


Soal Pengganti Lili Pintauli, Jokowi: Kami Akan Segera Mengajukan ke DPR

Setya Novanto menyatakan bahwa kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Golkar saat itu sempat bertemu dengan Pimpinan Komisi II DPR.

"Ya itu hanya klarifikasi yang berkaitan saya sebagai ketua fraksi. Tentu ada pertemuan dengan pimpinan Komisi II," demikian ucap Novanto usai diperiksa di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Novanto bercerita, Komisi II sempat menyampaikan perkembangan pembahasan proyek e-KTP yang diusulkan Kemendagri. Hanya saja, informasi yang disampaikan kepada Kemendagri hanya bersifat normatif.

"Tentu Komisi II menyampaikan tetapi yang disampaikan normatif. Itu semua Komisi II dan departemen itu. Saya tahu normatif saja," ujar Novanto yang diperiksa untuk tersangka Sugiharto.

Dalam kasus ini penyidik KPK baru menjerat Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen proyek senilai Rp5,8 triliun itu, dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, selaku kuasa pengguna anggaran proyek e-KTP. Namun Ketua KPK, Agus Rahardjo, berkali-kali menegaskan kasus itu tak akan berhenti di kedua tersangka itu. Itu didasari atas dugaan kerugian negara di kasus ini yang sangat besar yakni sekitar Rp2,3 triliun.

Soal Pengganti Lili Pintauli, Politikus PKS: Harus Paham Aturan, Khususnya Kode Etik KPK

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah