logo


Tiga Relawan Paslon Pilgub Bicara Soal Radikalisme

Konflik-konflik di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini tidaklah berbahaya. Justru akar dari konflik tersebut yang dapat mengancam hukum dan negara.

8 Januari 2017 09:30 WIB

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno (kanan) menyaksikan tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menunjukan nomor urut saat rapat pleno pengundian nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10).
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno (kanan) menyaksikan tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menunjukan nomor urut saat rapat pleno pengundian nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10). Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tiga relawan dari masing-masing pendukung kandidat cagub dan cawagub DKI Jakarta akhirnya berdebat di dunia nyata. Debat sendiri diberi nama Twitwars dengan tema 'Tudingan Kedekatan Paslon dengan Radikalisme'.

Adapun ketiga perwakilan tersebut ialah Rachland Nashidik (relawan Agus-Sylvi), Budiman Sudjatmiko (relawan Ahok-Djarot), dan Indra Jaya Piliang (relawan Anies-Sandi).

Lebih dulu, Rachland menyampaikan buah pikirnya tentang radikalisme, yang mana menurutnya paham tersebut cenderung menggunakan aspek kekerasan sebagai pengubah nilai secara fundamental.


Politikus Demokrat: Yusril Memihak Moeldoko dan Mendapat Keuntungan

"Kita tahu, ada pandangan seperti itu, demokrasi masih memungkinkan perbedaan bisa dikelola," ujarnya dalam debat Twitwars yang digelar di sebuah kafe di bilangan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1).

Rachland berpendapat, jika ada kelompok politik berbasis identitas di Indonesia, maka kelompok tersebut juga harus diakomodasi untuk selanjutnya kegiatan poltiiknya bisa terkontrol.

"Kita harus akomodasi mereka ke dalam demokrasi agar mereka terkontrol," tandasnya.

Sedangkan Budiman Sudjatmiko memilih untuk melihat radikalisme pada perkembangan isu politik identitas di Indonesia. Bagi politisi PDIP itu, seiring dengan menurunnya upaya-upaya separatisme, namun justru politik identitas malah naik intensitasnya.

Baginya, kompetensi demokratis tidak boleh menghilangkan eksistensi 'semua untuk semua' seperti halnya yang dikatakan Bung Karno.

"Persoalannya adalah, eksistensi kita terlihat dari ketidakrelaan orang untuk hidup semua untuk semua. Kemudian, ada fenomena politik identitas," ucap Budiman memaparkan.

Sedangkan Indra Jaya Piliang memilih untuk tidak mempermasalahkan fundamentalis, radikal, atau ekstrimis di Indonesia. Ia menyatakan, ketiganya terakomodir dalam demokrasi. Ketiganya tetap mendapatkan ruang.

"Gak ada persoalan. Demokrasi itu sebenarnya sistem paling buruk, tapi paling bisa diterima," ujarnya.

Menurutnya, konflik-konflik di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini tidaklah berbahaya. Justru akar dari konflik tersebut yang dapat mengancam hukum dan negara.

"Di negara demokrasi baru, justru kelompok yang menggerakkan radikalisme adalah kelompok yang semula terorganisir. Seolah-olah yang hadir satu kelompok, tapi ternyata adalah kelompok lama. Ketika masuk ke sistem demokrasi, mereka baru muncul," ujar Indra.

Disebut Memihak Moeldoko, Yusril: Saya Menangani Persoalan Hukumnya, Urusan Politik Urusan Mereka

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah