logo


Buset, 50 Pulau di Indonesia adalah Milik Pribadi. Punya Orang Asing?

Banyak pihak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing, yang selalu berusaha untuk memiliki pulau-pulau di Indonesia. Modusnya bervariasi.

6 Januari 2017 18:28 WIB

Ilustrasi pulau di Indonesia.
Ilustrasi pulau di Indonesia. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sjarief Widjaja mengatakan jumlah pulau Indonesia yang resmi tercatat di data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebanyak 13.466 pulau.

"Kalau dikurangi dengan pulau-pulau besar, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau lain seluas lebih dari 2 ribu hektare (ha), sekitar lebih dari 60. Jadi ada sekitar 13.400 pulau," kata Sjarief saat Konferensi Pers Refleksi 2016 dan Outlook 2017 di kantor KKP, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Dari jumlah itu, lanjut Sjarief, ada sekitar 50 pulau yang dikuasai yang dimiliki perorangan atau milik pribadi.

"Jadi kalau dikurangi dengan 50 pulau dari 13.400 tadi, berarti ada sekitar 13.350 pulau yang merupakan kekayaan Indonesia dan selama ini tidak tercatat," ujar dia.

Terkait hal itu, kata Sjarief, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menginstruksikan penertiban 50 pulau di Indonesia yang dimiliki segelintir orang itu. Dengan penataan tersebut, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat mengumpulkan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) di 2017.

Menurut Sjarief, dalam pelaksanaan penertiban itu, KKP akan menggandeng sejumlah kementerian lainnya, antara lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Keduanya akan digandeng untuk kepentingan pendataan kepemilikan 50 pulau pribadi tersebut.

Sjarief menambahkan, banyak pihak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing, yang selalu berusaha untuk memiliki pulau-pulau di Indonesia. Modusnya bervariasi.

"Lucu, kadang ada orang asing menikah dengan orang lokal punya tanah di pulau itu 1.000 meter, sedangkan luas pulau 1-2 ha, lalu 1.000 meter ini ditambahin maju sana sini. Kemudian diklaim milik dia semua, padahal dia cuma punya sebidang tanah di pulau itu," tegas Sjarief.

Operasi penertiban tersebut, lanjut Sjarief, dipayungi oleh Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

"UU sudah ada, Peraturan Pemerintah mau disetujui, sehingga kita akan eksekusi di 2017," imbuh Sjarief.

Atasi Masalah Pungli, KKP Luncurkan E- Payment

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas