logo


PPN TIdak Jelas, Pengusaha Resah

Pasokan dari para petani pun terhambat karena ketidakjelasan PPN

25 November 2014 15:59 WIB

ISTIMEWA
ISTIMEWA

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat Indonesia (APIKCI), Sony Satari mengungkapkan, ketidakjelasan penerapan kebijakan PPN (Pajak Pendapatan Negara) dan dominasi produk kakao perusahaan asing membuat pengusaha lokal mulai resah.

Bahkan menurut Sony, penguasaan asing di sektor kakao mencapai 75% dari seluruh kapasitas produksi olahan kakao nasional. "Selain keterbatasan dana, para perusahaan lokal juga lebih sulit mencari pasar. Hal ini disebabkan oleh dominasi merek dari perusahaan pengolahan biji kakao asing. Selain itu, pengusaha di sektor hilir produk kakao juga mulai resah akibat terhambatnya pasokan bahan baku dari pengepul." Ungkap Sony kepada wartawan.

Menurut Sony, terhambatnya pasokan tersebut akibat dari ketidakjelasan penerapan kebijakan PPN 10% untuk produk pertanian primer. Semenjak Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2007 tentang pembebasan PPN untuk produk pertanian, perkebunan dan kehutanan, banyak pengepul yang sementara waktu menghentikan penjualan biji kakao.


Harga Kedelai Impor Melambung, Sekjen KITA: Kedaulatan Pangan Jangan Cuma Jargon

"Para pengepul banyak yang mengabarkan kalau sementara mereka menghentikan dulu pembelian biji kakao. Mereka juga tidak mau nantinya malah terlibat masalah pajak," kata Sony.

Sony pun menganggap, dengan adanya pengenaan PPN ini, industri pengolahan kakao berada di posisi yang cukup sulit. Bagaimana tidak, untuk mendapatkan bahan baku biji dari dalam negeri saja sudah terkena PPN 10%, dan untuk impor pun mereka juga terkena pajak yang lebih tinggi lagi yakni 17,5%. "Pajak tersebut terdiri dari PPN 10%, Bea Masuk (BM) 5% dan PPH (Pajak Penghasilan) sebesar 2,5%," papar Sony.

Seperti diketahui, PPN 10% ini juga dikenakan terhadap produk segar impor yang masuk kedalam negeri. Data dari APIKCI menunjukan, tahun lalu impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mencapai 30.000 ton.

Wujudkan Kedaulatan Pangan, Ponpes Al Mizan Laksanakan Petani Milenial

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin, Ali Hamid