logo


Sukseskan Swasebada Pangan, Kementan Gencar Lakukan Perubahan Regulasi

Kini, sepanjang 2016 Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan strategis sehingga volume impor turun bahkan tidak ada impor untuk padi, cabai dan bawang merah.

4 Januari 2017 13:00 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. pertanian.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Hingga saat ini, Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Andi Amran Sulaiman telah melakukan terobosan baru untuk pembangunan pertanian sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Kebijakan tersebut yakni penyempurnaan regulasi dan penataan SDM pertanian dan manajemen.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, kebijakan penyempurnaan regulasi yang dilakukan Kementan pada saat ini sudah mencakup semua aspek.

Pertama, merevisi Perpres 172/2014 tentang tender penyediaan benih dan pupuk menjadi penunjukan langsung atau e-katalog sehingga turun tepat waktu menjelang masa tanam. 


Dua Tahun Mengejar Target Swasembada Pangan, Ini Kata Mentan

“Kedua, refocusing anggaran 2015 hingga 2017 sebesar Rp 12,2 triliun dari perjalanan dinas, rapat, rehab gedung direvisi menjadi rehab irigasi, alat mesin pertanian, cetak sawah dan lainnya untuk petani,” kata Amran di Jakarta, Rabu (4/1).

Ketiga, lanjut Amran, bantuan benih yang disalurkan ke petani tidak di lahan existing, sehingga bantuan berdampak pada luas tambah tanam. Keempat, pengawalan program Upaya Khusus (UPSUS) dan evaluasi harian. 

“Kelima, kebijakan kementerian pertanian fokus juga pada pengendalian impor dan mendorong ekspor dan deregulasi perizinan dan investasi serta penyaluran asuransi usaha pertanian,” lanjut Amran.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa kebijakan terkait penataan SDM pertanian dan manajemen meliputi lelang jabatan berbasis kompetensi dan kinerja secara transparan dan kompetitif, menerapkan reward and punishment kepada daerah terkait kemampuan penyerapan anggaran dan pencapaian target produksi, melepaskan ego-sektoral dan Satuan Tugas KPK, Kejagung, Polri dan BPK. 

“Kebijakan penataan SDM pertanian lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu monitoring dan evaluasi harian dan telah membentuk Tim Sapu bersih Pungli, sehingga kinerja ke depan meningkat, kalau ketahuan melakukan pungli, tanpa kompromi kami akan copot,” tukasnya.

Seperti diketahui bahwa kurang lebih selama 32 tahun terhitung mulai 1984 hingga 2015, pembangunan pertanian Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kini, sepanjang 2016 Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan strategis sehingga volume impor turun bahkan tidak ada impor untuk padi, cabai dan bawang merah.

Pembangunan pertanian pun mampu meningkatkan kesejahteraan petani, kepuasan petani dan indeks ketahanan pangan bahkan di tahun 2045 ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia.

Kerja Sama Lintas Sektor, Kunci Sukses Gapai Swasembada Pangan

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Riana