logo


TNI: Kasus Bakamla Jadi yang Terakhir

Dengan adanya kasus tersebut, lanjut Wuryanto, tantangan tugas TNI dalam urusan yang berkaitan dengan urusan internal kedepan semakin berat, beragam, dan kompleks. Sehingga diperlukan fokus terhadap profesionalitas prajurit disertai disiplin anggota

30 Desember 2016 23:15 WIB

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos. bersama Danpom TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko, menggelar konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).\n
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos. bersama Danpom TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko, menggelar konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016). Puspen TNI

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla dalam APBN-P 2016 yang melibatkan oknum TNI di Bakamla (Badan Keamanan Laut) mendapat tanggapan serius dari pihak TNI. 

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menegaskan bahwa pasca OTT yang dilakukan KPK pada 14 Desember 2016 lalu, TNI telah melakukan berbagai langkah evaluasi di dalam tubuh institusi. TNI pun berkomitmen agar kasus tersebut merupakan kasus korupsi terakhir yang mencoreng nama institusi.

“Dengan terjadinya kasus korupsi ini diharapkan hal ini menjadi kejadian yang terakhir kasus pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI,” kata Wuryanto, dalam konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).

Dengan adanya kasus tersebut, lanjut Wuryanto, tantangan tugas TNI dalam urusan yang berkaitan dengan urusan internal kedepan semakin berat, beragam, dan kompleks. Sehingga diperlukan fokus terhadap profesionalitas prajurit disertai dengan mentalitas dan disiplin yang tinggi menjadi prioritas pimpinan TNI untuk memperbaikinya.

Danpom TNI Mayjen TNI Dodik Widjanarko menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 telah mengatur tentang hukum disiplin prajurit serta aturan tentang ke-angkum-an dan ke-papera-an di lingkungan TNI. Dengan demikian, tindakan yang akan dilakukan terhadap Laksma TNI Bambang Udoyo, salah satu anggota TNI yang terjaring OTT KPK itu, akan dilakukan berdasarkan aturan itu.
 
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK telah melakukan OTT terhadap deputi Bakamla Eko Susilo Hadi pada Rabu, 14 Desember 2016.

Selain Eko, KPK juga menangkap 4 orang dalam OTT tersebut. Eko dan kawan-kawannya itu ditangkap atas dugaan tindakan penyuapan terkait proyek pengadaan barang di Bakamla bidang sistem surveillance, seperti long range camera, monitoring satellite, dan pengadaan backbone coastal surveillance system.

Dari tangan pelaku, KPK menyita uang dan sejumlah barang bukti. Saat penangkapan, petugas KPK menemukan uang sejumlah Rp 2 miliar yang kemudian disita sebagai barang bukti.

"Uang ini diduga terkait pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla dengan sumber pendanaan APBN-P 2016," kata ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers, Kamis (15/12/2016)

KPK Resmi Tahan Deputi Bakamla

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas