logo


Jokowi Tolak Penghapusan Ujian Nasional

Presiden memutuskan ujian nasional 2017 tetap berjalan dengan beberapa penyempurnaan.

20 Desember 2016 12:24 WIB

Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo. Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk tetap melaksanakan ujian nasional (UN) 2017. Keputusan ini diambil setelah dibicarakan dalam rapat terbatas dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, beserta jajarannya.

Pembahasan ujian nasional ini muncul setelah adanya usulan dari Menteri Muhadjir Effendy untuk melakukan moratorium ujian nasional. Isu ini kemudian menjadi perbincangan nasional dan terus menjadi pembahasan.

Pelaksanaan UN 2017 memang akan dilengkapi dengan berbagai penyempurnaan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas guru. Muhadjir mengatakan, keterlibatan guru dalam pembuatan soal ujian nasional tetap akan dilakukan.


Ini Pesan Presiden Jokowi untuk Para Peserta Ujian Nasional

”Tinggal kelanjutannya saja. Nanti akan ada workshop-workshop, termasuk melibatkan guru membuat soal dengan standar nasional di bawah kendali BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi) dan bimbingan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dari Kemendikbud. Untuk konten nanti diarahkan oleh P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan),” jelas Muhadjir.

Menanggapi keputusan ini, Muhadjir pasrah. Ia menolak untuk berbicara lebih jauh terkait teknis pelaksanaan UN 2017 nanti.

”Tanyakan ke Seskab. Tadi sudah dijelaskan Seskab,” ucap Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12).

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan, keputusan yang diambil Presiden Jokowi bukan tanpa alasan. Jokowi ingin setiap siswa di Indonesia dapat bersaing tidak hanya tingkat nasional tapi juga internasional.

”Presiden betul-betul menginginkan agar siswa kita bukan hanya menjadi petarung pada tingkat lokal saja, tetapi juga bisa bersaing pada tingkat internasional. Maka untuk itu UN tetap dijalankan,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12).

Dalam rapat juga muncul beberapa pertimbangan bila ujian nasional tidak dijalankan. Bila ujian nasional dihentikan akan ada kesenjangan sosial yang muncul terutama antara sekolah di Jawa dan di luar Jawa.

”Dan jangan sampai kemudian sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi berkualitas di negeri ini kembali lagi seperti dulu, hanya anak-anak di Jawa yang bisa sekolah. Nah untuk itu diputuskan, UN tetap, kemudian ditambah dengan kisi-kisi mata pelajaran secara nasional,” urai Pramono.

Sementara itu, terkait kriteria kelulusan, Pramono menyebut tidak akan ada masalah. Kriteria yang sekarang sudah ada tetap akan dijalankan.

”Yang sekarang ini berlaku, diberlakukan. Jangan sampai salah nulis lho ya. Yang sekarang ini berlaku tetap diberlakukan,” tambah Pramono.

Keputusan ini terbilang cukup mepet dengan pelaksanaan UN yang mulai dilaksanakan pada April 2017. Hal ini tentu berkaitan dengan tender pengadaan soal ujian nasional. Muhadjir pun yakin tender bisa tetap berjalan dan memenuhi target.

"Insya Allah," kata Muhadjir.

Untuk mencapai target itu, pemerintah akan melakukan serangkaian penambahan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan UN. Salah satunya dengan memasukkan kisi-kisi nasional pada ujian sekolah.

”Kenapa itu dilakukan? Karena memang ukurannya adalah kita ingin pendidikan kita ini bukan hanya sekolah-sekolah baik saja, sekolah-sekolah bagus saja yang semakin bagus, tetapi juga bisa ada pemerataan,” lanjut Muhadjir.

Ujian Nasional di Sumbar Tak Kekurangan Lembar Soal

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Yusran Edo Fauzi