logo


Ahok Diklaim Tak Bisa Lakukan Penuntutan Terhadap Kebijakan Plt Gubernur

Untuk saat ini selama Ahok tengah menjalani cuti kampanye hingga Februari 2017 mendatang, kewenangan Gubernur berada penuh di tangan Sumarsono sebagai Plt Gubernur DKI.

18 Desember 2016 17:10 WIB

Sumarsono didampingi Ahok menjawab pertanyaan wartawan terkait tugasnya sebagai PLt Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/10).
Sumarsono didampingi Ahok menjawab pertanyaan wartawan terkait tugasnya sebagai PLt Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/10). beritajakarta.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Meski nantinya kembali memimpin Pemerintahan Provinsi DKI, Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terkait seluruh kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Jangan Khawatir! Pecahan Rupiah Lama Masih Bisa Digunakan

Sony menuturkan, untuk saat ini selama Ahok tengah menjalani cuti kampanye hingga Februari 2017 mendatang, kewenangan Gubernur berada penuh di tangan dirinya sebagai Plt Gubernur DKI. Termasuk pada kebijakannya saat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Menurutnya izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah dikantonginya, sehingga secara hukum keputusan tersebut dianggap sah.


Soni Sumarsono Jabat Plt Gubernur DKI Jakarta

"Dia gak punya hak untuk menuntut karena kewenangan posisi Gubernur ada di saya. Izin tertulis dari Mendagri dan itu sudah saya dapatkan. Sehingga secara hukum sah," ungkap Sony di Bogor, Minggu (18/12).

Ini Jalan Tol yang akan Beroperasi Pada 2017

Kendati demikian Sony meyakini Ahok tidak akan melakukan penuntutan terhadap kebijakan yang diambilnya. Pasalnya dirinya mengaku seluruh kebijakan yang disusunnya telah melalui tahap diskusi dengan Ahok. Dengan demikian, Sony percaya kebijakannya akan sama dengan Ahok.

4 'Kalimat Nakal' Pembangkit Gairah

"Semua kebijakan saya konsultasikan dengan Pak Ahok dan timnya juga. Jadi hampir 99% hampir sama," jelasnya.

Menurutnya, pertentangan yang kerap dipublikasikan media terhadap keduanya, diakuinya karena informasi yang tidak tepat. Sementara itu Sony mengaku siap bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diputuskannya lantaran telah menggunakan dasar-dasar hukum yang jelas.

Presiden Jokowi Tegaskan Pengelolaan Listrik Tetap di Bawah Kendali Negara

"Perbedaan yang ada ini karena informasinya salah. Saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya lakukan dengan dasar-dasar yang cukup jelas," terangnya.

Ini Alasan Sumarsono Pangkas Bonus Atlet DKI

Halaman: 
Penulis : Citra Fitri Mardiana, Vicky Anggriawan