logo


Wagub Jateng Dukung Pembentukan Balai POM di Setiap Kabupaten dan Kota

Dengan terjalinnya kemitraan BPOM dengan pemerintah Kabupaten dan Kota, khususnya di wilayah Jawa Tengah, akan memberikan perlindungan ke masyarakat terkait maraknya peredaran obat dan makanan ilegal.

16 Desember 2016 21:48 WIB

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny Kusumastuti Lukito dan Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, saat membuka acara Pertemuan dan Fasilitasi Registrasi Obat Tradisional untuk UMKM di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis (15/12).
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny Kusumastuti Lukito dan Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, saat membuka acara Pertemuan dan Fasilitasi Registrasi Obat Tradisional untuk UMKM di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis (15/12). Dok. Pemprov Jateng

SUKOHARJO, JITUNEWS.COM - Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko, mendukung upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang akan membentuk Balai POM di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 

Peneliti LIPI Menilai Ahok Ungkap Isi Hati Terdalam Pada Nota Keberatan

Menurutnya, dengan terjalinnya kemitraan BPOM dengan pemerintah Kabupaten dan Kota, khususnya di wilayah Jawa Tengah, akan memberikan perlindungan ke masyarakat terkait maraknya peredaran obat dan makanan ilegal.


Pengawasan BPOM Masih Minim, Presiden Janjikan Restrukturisasi

Hal tersebut dikatakan Heru dalam sambutannya pada Pertemuan dan Fasilitasi Registrasi Obat Tradisional untuk UMKM di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Sukoharjo, Kamis (15/12).

“Jika Balai POM sebagai kepanjangan tangan BPOM tidak hanya berada di Semarang tetapi ada di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, maka pengawasan akan lebih intensif, para pengusaha dapat terbina dengan baik, produknya bermutu, berkhasiat, aman, dapat memenuhi standar, dan bisa diekspor,” kata Heru.

BRI Mendukung Penuh Program Indonesia Cerdas

Heru menyadari, seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan obat semakin meningkat. Kondisi ini, menurutnya juga berdampak pada sektor ekonomi sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan tumbuhnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta meningkatnya penggunaan hasil pertanian khususnya komoditas rempah-rempah sebagai bahan baku obat tradisional.

“Seiring meningkatnya kebutuhan obat, ini menjadi potensi luar biasa. Apalagi jamu juga sudah menjadi komoditas ekspor. Bahan baku obat-obatan tradisional hasil tanaman petani di daerah kita sendiri, sehingga ini potensial untuk menghidupi masyarakat kita,” ujarnya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny Kusumastuti Lukito menegaskan, untuk mempermudah proses registrasi obat tradisional, sejak tahun 2013 BPOM menggiatkan sistem registrasi online melalui aplikasi sistem e-registrasi obat tradisional (ASROT).

Penny bertekad mengintensifkan kegiatan pelayanan publik langsung ke daerah, khususnya di sentra-sentra produksi obat tradisional.

Balai POM Akan Dibentuk di Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia

“Pada tahun 2016 BPOM telah melakukan pelayanan publik “jemput bola” ke enam daerah, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Serang. Termasuk daerah sentra produsen obat tradisional di Kabupaten Sukoharjo dan Cilacap untuk memfasilitasi kemudahan proses registrasi 120 UMKM atau produsen obat tradisional,” pungkas Penny.

BPOM Tindak Tegas Pelaku Penyebaran Obat Illegal

Halaman: 
Penulis : Miftahul Abrori, Riana