logo


LSM Menangkan Gugatan Roadmap Tembakau

Roadmap tersebut tidak selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 40/2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan

14 Desember 2016 09:28 WIB

Ilustrasi petani tembakau
Ilustrasi petani tembakau amti.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Sejumlah LSM, antara lain Indonesia Raya, IAKMI, TCSC, KOMNAS PT, FAKTA, YLBHI, IISD, KRB, SAPTA, SFJ, YLKI, LSM LAW, ISMKMI, PAMI, ISMKI, BEM FKM UI, dan FMBPT UNINDRA yang menggugat Kementerian Perindustrian dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung.

Dianggap Aneh, Petani Muda Asal Grobogan Ini 'Kekeuh' Budidaya Empon-Empon

Hal itu termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 P/HUM/2016 yang mewajibkan Menteri Perindustrian mencabut Peraturan Menteri Perindustrian No. 63 tahun 2015 tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau 2015-2020.

Meski demikian, para penggugat akan tetap mengawal putusan itu hingga adanya pencabutan peraturan yang dirasa melanggar lima UU itu, yakni UU Kesehatan, UU Cukai, UU Perlindungan Anak, UU PPLH dan UU HAM.


Pengusaha Tolak Kenaikan Target Cukai Tembakau dalam RAPBN 2016

Pertamina Yakin Laba Perusahaan Kalahkan Petronas

Todung Mulya Lubis, Ketua Penasihat Hukum penggugat menegaskan bahwa roadmap tersebut  tidak selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 40/2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan. Todung menilai, peraturan tersebut hanya didasari pertimbangan finansial dan mengabaikan faktor kesehatan, lingkungan serta masa depan bangsa.

"Lewat roadmap tersebut, Menteri Perindustrian bisa dikatakan menjual rakyat dan anak-anak Indonesia kepada industri rokok,” tandasnya, Senin, (12/12/2016).

OJK: Rasio Masyarakat yang Melek Keuangan Hanya 19 Persen di Jateng

Lubis melanjutkan, Permen tersebut memberi ruang kenaikan jumlah produksi hasil tembakau, sehingga melanggar kewajiban pemerintah untuk menekan jumlah produksi, distribusi dan konsumsi hasil tembakau yang ditujukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Penetapan hasil tembakau sebagai warisan budaya yang termaktub dalam Permen tersebut juga dinilai bertentangan dengan semangat pengendalian hasil tembakau.

Sementara itu, Willem Petrus Riwu selaku Direktur Industri Minuman, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian menyatakan roadmap tersebut memang akan dijadikan rujukan, namun sifatnya tidak sangat mengikat. Maka semua pihak harus menyadari adanya kemungkinan bahwa rencana tidak tercapai.

Beredar Meme Dirinya Menangis di Pelukan Suryadharma Ali, Lulung Angkat Suara

"LSM-LSM itu juga harus paham bahwa sektor industri juga harus diatur. Kalau dibiarkan begitu saja, dampaknya bisa lebih buruk," kata Willem.

Willem juga menegaskan bahwa pihak Kemenperin akan mengambil langkah-langkah alternatif untuk merespon putusan tersebut, antara lain mencabut, lantas menyempurnakan atau membuat baru.

"Keputusan terakhir tetap di tangan Pak Menteri," tuturnya.

Impor! Produktivitas Tembakau Nasional Belum Optimal

Halaman: 
Penulis : Digital Strategist Jitunews