logo


Walikota Padang Boikot Dua Waralaba Minimarket

Pemkot Padang, Sumatera Barat, punya cara berani melindungi usaha kecil menengah di daerahnya, dengan menolak masuk waralaba minimarket.

12 Desember 2016 11:00 WIB

Walikota Padang, Mahyeldi, saat diwawancarai awak media, Senin (2/5)
Walikota Padang, Mahyeldi, saat diwawancarai awak media, Senin (2/5) Jitunews/Muhammad Noli Rendra

PADANG. JITUNEWS.COM - Inilah contoh reformasi ekonomi kerakyatan di era otonomi daerah -- yang ditunjukkan Kota Padang -- untuk mengedepankan kesejahteraan rakyatnya melalui koperasi -- ketimbang memoderenkan sistem kapitalisme pasar.

Pemerintah Kota Padang, berkomitmen mendorong kemajuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan UKM di daerahnya. Komitmen ini membuat Pemkot Padang masih belum juga membuka pintu bagi masuknya waralaba minimarket seperti Indomart dan Alfamart.

Namun begitu, pihak manajemen pusat kedua minimarket tersebut hingga kini memang belum pernah mengajukan izin membuka gerai kepada Pemkot Padang.


Ahok Izinkan Minimarket Jual Miras, Sandiaga Uno: Pokoknya Saya Enggak Setuju

Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, berujar, alasan tertutupnya pintu untuk kedua minimarket tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi daerah.

”Kita lihat mereka, produk-produknya datang dari luar Kota Padang. Jadi barang kita mau dikemanakan ?” jelas Mahyeldi Ansharullah, baru-baru ini.

Namun kebijakan yang disampaikan Walikota Padang itu, sesungguhnya bukan keputusan ”harga mati” juga.

Masih ada opsi kebijaksanaan, yaitu jika gerai Indomart dan Alfamart mau masuk Kota Padang -- maka harus memperdagangkan produk-produk dari pelaku UMKM dan UKM di Kota Padang. Di mana ada 80-an ribu UMKM dan UKM di Kota Padang.

Mahyeldi menjelaskan, Pemkot Padang mengakomodir produk UMKM dan UKM dalam bentuk toko berbasis koperasi. Dalam perkembangannya ini menggembirakan. Koperasi tidak pernah tergerus oleh krisis ekonomi dan selalu berpihak kepada anggotanya.

”Kita buat koperasi itu untuk meningkatkan daya saing serta daya tawar produk kita. Bila dikelola koperasi bisa tembus pasar lebih luas dan dapat merangsang peningkatan kualitas produk,”

Berbeda dengan uang belanja masyarakat yang disedot oleh gerai Indomart dan Alfamart akan dibawa keluar Kota Padang.

”Ini berarti memotong perputaran uang masyarakat Kota Padang. Ini berarti lambat laun memiskinkan daerah. Seharusnya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membawa uang dari pusat ke daerah. Sehingga kantung rakyat Padang diisi,” tandas Walikota Padang.

Arah kebijakan Pemkot Padang ini, kata Mahyeldi, sebenarnya sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk mengedepankan konten lokal. Oleh karena itu, jika kedua gerai minimarket itu siap mengambil produk-produk lokal UMKM dan UKM dari Kota Padang, maka Pemkot Padang akan mempertimbangkan kedua waralaba minimarket itu untuk membuka gerai di Kota Padang.

 

Waralaba Indonesia Hanya Jago Kandang

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan,Yusran Edo Fauzi