logo


Anang Hermansyah Kritisi Kemenristek Dikti soal Pendidikan Vokasi

"Membuat terobosan terkait pendidikan vokasi itu sangat penting, tapi jangan sampai terobosan itu justru melanggar UU"

10 Desember 2016 11:30 WIB

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah.
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kebutuhan angkatan tenaga kerja terampil sebanyak 3,8 juta setiap tahunnya di Indonesia harus direspon dengan penyiapan tenaga kerja yang siap pakai. Salah satu caranya melalui penguatan pendidikan vokasi. Karenanya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) harus mengeluarkan terobosan.

Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, mengingatkan Kemenristek Dikti dapat memiliki kontribusi konkret untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki daya saing dan siap pakai.

"Ide Menristek Dikti tentang tenaga pengajar di pendidikan vokasi tidak harus berpendidikan S2 tentu akan menimbulkan masalah karena jelas bertentangan dengan Pasal 46 ayat (2) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yakni dosen harus memiliki kualifikasi minimum lulusan magister untuk program diploma atau program sarjana," ujar Anang, Sabtu (10/12), di Jakarta.


Sukses Film Warkop DKI Reborn, Anang Ingatkan Urgensi Sistem Box Office

Anang tak menampik, salah satu jalan keluar mengatasi ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif dan siap pakai yakni melalui jalur vokasi. Menurutnya, saat ini mayoritas sarjana yang dihasilkan adalah sarjana yang berorientasi riset, bukan vokasi.

"Membuat terobosan terkait pendidikan vokasi itu sangat penting, tapi jangan sampai terobosan itu justru melanggar UU," tambah Anang.

Karena itu, musisi asal Jember ini mengusulkan agar presiden mempertimbangkan menerbitkan Perppu soal Dosen dan Guru salah satunya dengan menambah norma soal pengajar atau dosen bidang vokasi yang tidak harus bergelar magister.

"Namun berhubung UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2017, saya mengharapkan agar segera dibahas perubahannya mengingat pentingnya pendidikan vokasi," sebut Anang.

Tak hanya itu, Anang juga menggarisbawahi penguatan pendidikan vokasi akan memberi efek nyata mulai soal ketersediaan tenaga kerja, daya saing yang tinggi, serta penguatan ekonomi nasional.

"Pemerintah harus juga membuat terobosan untuk menambah prodi vokasi dan mulai mengikis paradigma bahwa sarjana lulusan S1 lebih baik dari DIII atau DIV," tandas Anang.

Komitmen Pemerintah Terhadap Pendidikan Vokasi Masih Dipertanyakan

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro