logo


Ahok Ungkap Keuntungan Jika Lahan Kedubes Inggris Milik Negara

Menurut Ahok, lahan itu penting untuk penyediaan ruang bagi masyarakat

10 Desember 2016 07:30 WIB

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jitunews/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Jika memang lahan bekas Kedutaan Besar Inggris yang berada di Jakarta Pusat merupakan milik pemerintah pusat, maka itu merupakan keuntungan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, Pemprov bisa menggunakannya secara langsung tanpa harus membeli lahan tersebut.

"Kalau punya pemerintah pusat bagus dong, langsung ambil, enggak usah bayar," ucap Ahok, Jumat (9/12), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Ahok, lahan itu penting untuk penyediaan ruang bagi masyarakat. Sebab, lahan itu bisa dimanfaatkan untuk wisata menikmati air mancur dan menari di Bundaran HI.


Donasi untuk Ahok-Djarot Tembus Rp 18 Miliar

Selain itu, lahan tersebut juga bisa digunakan untuk aksi demonstrasi. Sementara gedung di lahan itu dimanfaatkan untuk ruang kontrol Dinas Perhubungan.

Kendati demikian, Ahok beranggapan bahwa lahan bekas Kedutaan Besar Inggris yang hendak dibeli Pemerintah Provinsi DKI bukan milik negara. "Enggak. Menurut saya itu pasti bukan punya pemerintah pusat, itu udah jelas punya Kerajaan Inggris kok," kata Ahok.

Ketika ingin membeli lahan itu, Ahok mengaku sudah mengantongi surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan pemerintah pusat menyerahkan lahan itu kepada Inggris. "Berartikan punya Inggris," ungkap Ahok.

Ahok juga sudah mendapat surat rekomendasi pembelian dari BPN pada 2015. Bahkan, nota kesepahaman pembelian sudah dilakukan oleh Joko Widodo ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membatalkan pembelian lahan seluas 4.185 meter persegi itu karena milik pemerintah pusat. Kedutaan selama ini ternyata hanya dipinjami dengan kewajiban membayar sewa kepada pemerintah pusat. Status lahan tersebut diketahui adalah hak pakai. Hak itu diberikan pada tahun 1961.

Menurut Saefullah, setelah penelitian berkas sebelum pembelian lahan, ternyata ada beberapa persoalan terkait administrasi kepemlikan lahan sehingga pembelian dibatalkan.

Teka-teki Dimana Akan Disidang, Ahok: Saya Taunya yang Di Gajah Mada

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro