logo


Fahri Hamzah Tak Setuju Rencana Revisi UU Ormas

Fahri khawatir negara ini justru semakin kembali ke zaman otoriter

10 Desember 2016 06:30 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintah berencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Terkait dengan rencana itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku tak setuju.

Apalagi, jika revisi itu dilakukan untuk membatasi jumlah ormas. Jika pemerintah membatasi jumlah ormas yang ada, ia khawatir negara ini justru semakin kembali ke zaman otoriter.

"Pemerintah tak boleh pusing dengan banyaknya ormas. Indonesia punya tradisi kelembagaan swadaya masyarakat jauh sebelum negara ada," ungkap Fahri, Jumat (9/12), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.


Aksi Demonstrasi 4 November Tidak Dilarang

Diungkapkan Fahri, andaikan pemerintah mendapati ada ormas yang bertindak melawan hukum, maka aparat keamanan tinggal menindak tegas.

"Sekarang apa hukumannya bagi yang melakukan tindakan itu, sudah ada pasalnya. Bukan penegak hukum yang melakukan tindakan penegakan hukum adalah ilegal. Itu saja yang dihukum," tukas Fahri.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menilai bahwa revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas perlu dilakukan atas dasar sejumlah hal. Salah satunya, lantaran menjamurnya ormas di Indonesia dan banyak di antaranya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Antisipasi Keonaran, Pemerintah Bakal Revisi UU Ormas

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro