logo


Penghentian Kebaktian Natal, Cermin Gagalnya Peran Negara

Negara terkesan tunduk pada tekanan sekelompok organisasi kemasyarakatan

9 Desember 2016 05:00 WIB

Demo pembubaran paksa kegiatan ibadah perayaan Natal di gedung Sabuga ITB, Bandung, Selasa (6/12).
Demo pembubaran paksa kegiatan ibadah perayaan Natal di gedung Sabuga ITB, Bandung, Selasa (6/12). Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Aksi penghentian kebaktian perayaan Natal di Gedung Sabuga, Jl. Tamansari, Kota Bandung, pada Selasa kemarin, tanggal 6 Desember 2016, sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Salah satunya datang dari Solidaritas Pemuda Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/12), Solidaritas Pemuda Indonesia menyesalkan dan sangat menyayangkan kejadian tersebut. Hal ini mencerminkan gagalnya peran negara lewat aparat pemerintah sipil dan keamanan dalam menjamin hak dan kemerdekaan beribadah sebagaimana diatur dan dinyatakan secara tegas tersurat dalam UUD 45, dan tersirat dalam Pancasila sebagai falsafah, konstitusi dan pedoman kita bersama dalam bernegara.

Dalam kejadian ini, Solidaritas Pemuda Indonesia menilai, negara terkesan tunduk pada tekanan sekelompok organisasi kemasyarakatan. Lebih disayangkan lagi, pelaksanaan acara sudah mendapat izin dan sesuai prosedur. Tak hanya itu, Walikota Bandung Ridwan Kamil juga memberi dukungan dan meminta tetap dilanjutkan


Meski Jauh dari Keluarga, Pasukan TNI di Lebanon Rayakan Natal dengan Gembira

“Namun realita di lapangan pihak kepolisian setempat dalam hal ini Polrestabes Bandung tidak dapat memberikan jaminan hukum dan keamanan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai rencana awal sehingga acara KKR terpaksa harus dibatalkan,” terang Ridwan, salah satu anggota Solidaritas Pemuda Indonesia.

Karena itu, demi menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi hak beribadah seluruh warga negara tanpa terkecuali dan untuk memastikan agar hal ini tidak terjadi lagi, Solidaritas Pemuda Indonesia mendesak Kapolri Jend Polisi Tito Karnavian untuk mengevaluasi kinerja kepolisian setempat (Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung) yang gagal memberi rasa aman dan menjamin berlangsungnya KKR yang sudah memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Mereka juga minta supaya kejadian itu diusut melalui proses hukum yang terbuka sesuai prosedur yang berlaku di kepolisian atas kejadian ini dan menyampaikan hasil pengusutan kejadian ini secara terbuka kepada publik.

"Kami juga mendesak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, untuk lebih aktif lagi dalam melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas di wilayahnya agar taat hukum dan menghargai perbedaan serta menjamin bahwa kejadian serupa terhadap kelompok beragama dan berkeyakinan apapun tidak akan terulang kembali," tandas Ridwan.

Jokowi: Merayakan Natal Berarti Menjalankan Revolusi Karakter

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro