logo


Bangun Smelter Gresik, Freeport Minta Kepastian Perpanjangan Kontrak

Dalam kurun waktu satu tahun kemajuan pembangunan smelter hanya bergerak 2,5 persen saja.

7 Desember 2016 14:12 WIB

Wilayah area pengolahan mineral tambang Erstberg PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura.
Wilayah area pengolahan mineral tambang Erstberg PT Freeport Indonesia di Tembaga Pura. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Teka-teki tentang pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, rupanya tergantung dari pemerintah Indonesia terkait perpanjangan kontrak.

Sebagai gambaran, kontrak karya Freeport dengan Indonesia itu akan kadaluarsa pada 2019 mendatang.

Direktur Freeport Indonesia Clementino Remury saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, menyatakan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian di Gresik memerlukan biaya yang tidaklah sedikit. Untuk itu, pihak Freeport menghendaki adanya kesepatakan final terkait perpanjangan.


Akhirnya, Freeport Ajukan Izin Ekspor Konsentrat ke KESDM

"Bahwa pada prinsipnya, kami akan bangun kembali smelter jika sudah ada kesepakatan (kontrak)," ucap Clementino di gedung wakil rakyat, Jakarta, Rabu (7/12).

Ia melanjutkan ucapannya, sesungguhnya pembangunan smelter di Gresik sudahlah dilakukan, walaupun perkembangannya tidaklah cepat.

Untuk diketahui, pihak Freeport dalam pembangunan smelter Gresik telah mencapai 11, 5 persen. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kala menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM menyebutkan, kemajuan pembangunan smelter Gresik tercatat 14 persen per Juli 2016.

Artinya, dalam kurun waktu satu tahun kemajuan pembangunan smelter hanya bergerak 2,5 persen saja.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Dito Ganinduto mengatakan, perkembangan pembangunan yang tidak signifikan adalah akal-akalan Freeport demi mendapatkan izin ekspor hasil tambangnya ke luar negeri.

"Kalau memang pembangunannya menunggu kepastian kontrak, di-banned saja izin ekspornya. Apalagi, kalau sudah pasti gak mau bangun sebelum ada kontrak, ada aturannya," demikain ucap Dito menegaskan.

Sebagai informasi, kewajiban membangun smelter merupakan implementasi turunan dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU tersebut, pemerintah melarang adanya kegiatan ekspor untuk beberapa komoditas termasuk konsentrat tembaga, emas, dan perak yang diproduksi Freeport.

Namun, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2014, Freeport masih diperbolehkan mengekspor konsentrat dengan memenuhi sejumlah prasyarat.

Kata Dirjen Minerba, Begini Dampak Jangka Panjang Divestasi Freeport

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah