logo


Pengamat: Revisi UU No 5 Tahun 1999 Perlu Dilakukan

Omzet yang tinggi tidak menandakan keuntungan yang tinggi sehingga perubahan denda itu bisa mematikan usaha.

1 Desember 2016 11:56 WIB

Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2000-2005 Sutrisno Iwantono.
Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2000-2005 Sutrisno Iwantono. Jitunews/Siprianus Jewarut

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan, revisi UU No 5 Tahun 1999 perlu, jika dilihat relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi sosial dan politik negara saat ini. Bukan hanya sebatas kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menginginkan lebih.

Iwantono juga mengharapkan agar pengusaha diajak bicara untuk membahas revisi UU tersebut karena merupakan salah satu stakeholder.

"Jika nanti direvisi, harus ada tolak ukur yang jelas. Apakah dua produk itu bersaing atau tidak, karena yang bisa menilai adalah konsumen bukan pengusahanya. Membuktikan kartel tidak mudah. Oleh karena itu, revisi harus mampu menciptakan iklim fair play (adil) dalam berbisnis sehingga terwujud demokrasi ekonomi," demikian kata Sutrisno Iwantono di Jakarta, Kamis (1/12).


Axa Mandiri Luncurkan Produk Spesial Khusus Pejabat Perusahaan, Ini Keuntungannya

Revisi, sambung Iwantono, harus disikapi dengan bijak, bukannya memperburuk iklim usaha. Apalagi, ekonomi dunia tengah kurang kondusif sehingga para investor sangat hati-hati menempatkan investasinya. Indonesia yang saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi tiga terbaik di dunia diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki iklim usaha dalam negeri.

Sebagai penjelasan, beberapa revisi antara lain perubahan denda pelanggaran Undang-Undang persaingan usaha dari Rp 25 miliar menjadi maksimum 30 persen dari omzet dinilai memberatkan dunia usaha. Sebab, omzet yang tinggi tidak menandakan keuntungan yang tinggi sehingga perubahan denda itu bisa mematikan usaha.

"Ini membuat takut dan parno pengusaha, apalagi ada ancaman Rp 2 triliun dan hukuman 2 tahun. Ini berdampak kontra produktif terhadap ekonomi," tegasnya.

Untuk itu, Iwantono mengusulkan denda dihitung dari illegal profit atau keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha dari perilaku usaha yang tidak sehat.

Sementara mengenai penambahan kewenangan KPPU berupa penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan aset pelaku usaha, Iwantono mengatakan saat ini kewenangan KPPU sudah sangat kuat.

Ia mengatakan, saat ini KPPU sudah mempunyai kewenangan bisa membuat laporan, memeriksa, menuntut hingga menyidangkan dan menjatuhkan putusan suatu kasus. Dengan kondisi saat ini saja, dirinya khawatir akan terjadi penyalahgunaan wewenang.

Padahal, KPK saja tidak mempunyai kewenangan menyidangkan dan memvonis suatu kasus karena dilakukan di pengadilan Tipikor.

Pemerintah Pajaki Pulsa dan Token Listrik, Rizal Ramli: Kreatif Dikit Kek

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Syukron Fadillah