logo


Gejolak Harga Pangan Butuh Penanganan Mendesak

Dia mengaku pesimis pengendalian pangan di Indonesia bisa maksimal.

20 November 2014 10:55 WIB

pedagang sayuran
pedagang sayuran

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat harga bahan pokok melonjak di pasaran. Karena itu pemerinta didesak untuk melakukan penstabilan harga di pasaran. 

Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, pemerintah harus bisa mengontrol harga pangan agar inflasi  bisa ikut turun. 

Dia mengaku pesimis pengendalian pangan di Indonesia bisa maksimal. Pasalnya, infrastruktur di Indonesia masih belum mendukung, terutama untuk pengiriman dalam negeri. "Jadi kemungkinan tahun depan inflasi 5,5 % ," ungkapnya, Kami (20/11) di Jakarta.


Jamin Ketersediaan Air di Musim Kemarau, Kementerian PUPR Lakukan Sejumlah Langkah Antisipasi

Indonesia dinilai anomali. Sebab, Indonesia merupakan negara yang dijadikan contoh Korea Selatan dalam memperbaiki sektor pangannya. Namun, pengelolaan pangan di Tanah Air justru tertinggal jauh oleh negeri Ginseng tersebut

"Korea belajar masalah pangan dari Indonesia. Petani mereka diberikan handphone untuk diberitahu harga pasaran saat ini," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi di akhir tahun, berbarengan dengan periode inflasi tinggi. Karena itu, lonjakan inflasi pasca kenaikan BBM pun bakal sulit dibendung, berdasar simulasi,  kenaikan Rp 3.000 per liter atau 46 persen dari harga saat ini Rp 6.500 per liter bakal memicu kenaikan inflasi langsung sebesar 1,7 persen pada bulan pertama. "Inflasi langsung ini bisa kita estimasi, tapi inflasi lanjutannya yang susah (diestimasi)," ujarnya.

Suryamin mencontohkan, jika kenaikan harga BBM dilakukan pada pertengahan November, maka tambahan inflasi langsung 1,7 persen akan terbagi dua pada November dan Desember. Tapi, jika kenaikan dilakukan awal Desember, maka dampak inflasi 1,7 persen akan berlangsung pada akhir tahun. "Misalnya, inflasi Desember 1 persen, maka jika BBM dinaikkan awal Desember, maka total inflasi menjadi 2,7 persen," katanya.

Namun, kalkulasi seperti itu sepertinya hanya akan terjadi di atas kertas. Deputi Bidang Statistik Jasa dan Distribusi Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, berdasar pengalaman, justru inflasi tidak langsung atau inflasi lanjutan lah yang bergerak liar. "Susah diprediksi, tergantung kelihaian pemerintah meredam kenaikan harga-harga," ucapnya.

Sebagai gambaran, ketika pada 22 Juni 2013 lalu pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium Rp 2.000 per liter atau 44 persen dari harga awal Rp 4.500 per liter, dampak tambahan inflasi langsung juga diperkirakan di kisaran 1,7 persen

Program Lumbung Pangan Baru di Kallteng, Kementerian PUPR Programkan Rehabilitasi 85.500 ha

Halaman: 
Penulis : Ali Hamid
 
×
×