logo


Misbakhun Harap Petani Tembakau Dilindungi Undang-Undang

Ratusan massa dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melakukan aksi demonstrasi di Pintu gerbang Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/11).

16 November 2016 16:19 WIB

Massa dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melakukan aksi unjuk rasa di pintu gerbang Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/11).
Massa dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melakukan aksi unjuk rasa di pintu gerbang Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/11). Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ratusan massa dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melakukan aksi demonstrasi di Pintu gerbang Gedung DPR RI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016.

Dalam orasinya, para petani meminta agar DPR RI segera mengesahkan RUU Pertembakauan serta menolak impor tembakau sebab hal ini sangat mengancam nasib para petani tembakau di Indonesia. Massa aksi juga meminta agar pemerintah menolak modal asing untuk pengembangan industri tembakau. Hal itu dilakukan tak lain untuk menyejahterakan para petani tembakau.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Badan Legislasi DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyempatkan diri bertemu dengan massa aksi. Misbakun menyampaikan bahwa pihaknya sebagai inisiator RUU Pertembakauan akan terus mengawal jalannya pembahasan RUU tersebut hingga menjadi Undang-Undang.


Pemerintah Akan Mempercepat Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau

“Kita berpihak kepada petani tembakau. Saya sebagai salah satu inisiator akan mengawal sampai selesai agar ini menjadi hak para petani,” tuturnya.

Menurut Misbakun, petani tembakau harus dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, RUU Pertembakauan harus segera dituntaskan. Pengesahan RUU Pertembakauan ini juga digunakan sebagai upaya untuk menjaga agar industri tembakau di Indonesia tetap beroperasi. Sebab, ini menyangkut kesejahteraan para petaninya.

“Semua punya hak hidup sebagai rakyat Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan terus mengawal penolakan perjanjian internasional penggunaan rokok dunia atau disebut Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Nantinya rokok di belahan dunia mana pun akan dibatasi penggunaannya berdasarkan perjanjian tersebut.

“Sebelum ada Undang-Undang yang melindungi petani tembakau, kita sepakat menolak FCTC,” tutupnya.

Pembahasan RUU Pertembakauan Banyak Menuai Pro dan Kontra

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan