logo


Sayang Betul, 34 Proyek Listrik Bernilai Triliunan Mangkrak

Dari 34 proyek yang mangkrak, 12 di antaranya benar-benar tidak bisa lagi dilanjutkan.

8 November 2016 16:03 WIB

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan. Setpres/Jay

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sayang betul nasib 34 proyek listrik ini harus terhenti yang merupakan bagian dari program percepatan I dan II atau yang dikenal dengan istilah fast track programme dengan kapasitas mencapai 10.000 megawatt (MW).

Parahnya, 7000 MW kapasitas listrik dari 34 proyek tersebut kini mangkrak.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung lantas menyatakan, dari 34 proyek yang mangkrak, 12 di antaranya benar-benar tidak bisa lagi dilanjutkan. Artinya, negara dibayangi kerugian cukup besar.  


Pemerintah Didesak Kucurkan Stimulus Listrik untuk Masyarakat Bawah

Kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui hasil auditnya menerangkan, anggaran sebesar Rp 4, 94 triliun untuk membiayai proyek tersebut telah dikucurkan.

"Kami tidak punya kapasitas menjelaskan kerugian negara, yang jelas nilai kontraknya yang 12 proyek itu Rp 3,76 triliun," mengenai hasil audit tersebut beberapa waktu lalu.

Pramono mengatakan, pemerintah tengah berupaya mencari jalan agar permasalahan yang membelit ke-34 proyek listrik tersebut, nantinya tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. "Arahan presiden, tindaklanjuti dan dibahas dengan PLN, kementerian terkait, agar diambil jalan keluar," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan, akan membawa proyek listrik mangkrak ini ke KPK. Langkah ini dilakukan karena proyek tersebut sudah menelan biaya investasi yang cukup besar.

"Triliun itu besar, saya sampai sekarang belum dapat kepastian mengenai itu," kata Pramono.

Sedangkan 22 proyek lainnya yang belum selesai, menurut Pramono, masih bisa untuk dilanjutkan. Namun konsekuensinya, pemerintah harus mengeluarkan anggaran dana tambahan sebesar Rp 7,25 triliun.

Pramono menegaskan bahwa proyek 7.000 MW itu tak termasuk dalam program 35.000 MW yang sedang berjalan saat ini. Ada pun proyek tersebut dikerjakan berdasarkan Perpres Nomor 7/2006 dan Perpres Nomor 4/2010 yang diteken Susilo Bambang Yudhoyono.

Sofyan Basir, Dirut PLN mengatakan, untuk melanjutkan proyek yang masih bisa dilaksanakan, pihaknya saat ini melakukan negosiasi dengan investor yang mengerjakan proyek-proyek tersebut.

"Kami, BPKP, kejaksaan sedang berhitung ulang dengan lebih detail, jadi mungkin bulan depan kita akan tentukan," katanya.

6 Kebijakan Ketat PLN, Cegah Penyebaran Covid-19

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah