logo


Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Presiden Baru Terpilih

Tanggal 8 November 2016 dunia internasional akan melihat hasil pemilihan umum yang akan ditentukan oleh Badan Perwakilan atau Electoral College. Apakah Hillary Clinton atau Donald Trump akan menjadi presiden Amerika Serkat untuk empat tahum kemudian.

1 November 2016 17:19 WIB

Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Hillary Clinton.
Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Hillary Clinton. Breitbart.com

Tanggal 8 November 2016 dunia internasional akan melihat hasil pemilihan umum yang akan ditentukan oleh Badan Perwakilan atau Electoral College. Apakah Hillary Clinton atau Donald Trump akan menjadi presiden Amerika Serikat untuk empat tahun kemudian.

Tulisan ini tidak berspekulasi siapa yang akan terpilih oleh Badan Perwakilan tersebut, tetapi mencoba melihat siapapun terpilih sebagai presiden akan tetap mempertahankan Amerika Serikat sebagai negara supremasi tunggal di dunia internasional.

Dalam arti lain adalah bahwa pasca kampanye jauh lebih penting, dan kritikal dari masa pra kampanye bagi seorang presiden terpilih nanti.


Begini Isi Sumpah Setia untuk Jadi Warga Negara Amerika Serikat

Pasca kampanye, pihak yang memenangkan pemilihan umum mulai menilai sejauh mana isu-isu kampanye yang dilontarkan dapat dimanfaatkan kemudian.

Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut presiden membutuhkan "tim baru" yang tanggap dan secara diam-diam “mengubur” semua janji-janji awal yang telah dilontarkan ke publik karena dianggap tidak relevans lagi setelah pemilihan umum.

Isu-isu kampanye yang dilontarkan oleh para kandidat partai-partai Republik, dan Demokrat yang semula dianggap penting, dan memikat pemilih selama kampanye politik berlangsung kemungkinan menjadi “void and null” pasca pemilihan. Isu-isu politik yang bertahan kemudian menjadi nomenclative politik luar negeri Amerika Serikat selama empat tahun kemudian.

Kandidat partai Republik Donald Trump dengan jelas merefleksikan dirinya sebagai “realist maximalist.” Trump menyatakan: “Foreign policy will be singularly focused on Making America Safe Again by destroying radical Islamic terrorist groups.

End the nuclear deal with Iran and the ransom payments to the world number one state sponsor of terrorism. America will stand with its allies and end the Obama practice of apologizing to our enemies.” (September16, 2016).


Sebaliknya, Hillary Clinton kandidat dari partai Demokrat cenderung “realist minimalist.” As president, my top priority will be to keep us safe and defend our values.That includes maintaining a cutting–edge military, strengthening our alliances, being firm but wise with our rivals, cultivating new partners, defeating ISIS, and enforcing the Iran nuclear deal. (September, 23 2016).

Menarik adalah kalau diinterpretasikan bahwa semua ungkapan kata-kata yang dipilih oleh kedua kandidat tersebut adalah identik. Pada dasarnya hal tersebut dapat dinyatakan hanya dalam jargon politik yang singkat normative yaitu: “melindungi tumpah darah Amerika Serikat.” Kedua kandidat apakah Donald Trump atau Hillary Clinton merupakan persona “the determined realist”--berani bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan-tantangan eksternal yang mungkin terjadi terhadap Amerika Serikat.

Terlebih-lebih Hilllary Clinton yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang tugasnya difokuskan untuk “… to restore America’s leadershio in the world.”

Pada kenyataannya adalah bahwa esensi pandangan politik keduanya adalah semantikal realis. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan kata-kata an sich. Esensi politik luar negeri Donald Trump dan Hillary Clinton pada dasarnya tidak lepas dari “conditio sine qua non” (an indispensable condition) dan untuk kompetitif politik dalam memenangkan pemilihan umum.

Persepsi politik dan sekuriti kedua kandidat adalah sama-sama mencari ‘’aman’’ yaitu harus menciptakan “musuh” dan “musuh” yang paling lemah serta popular adalah aktor nir-negara. Hal tersebut disebabkan tidak ada strategi atau konsep bagaimana harus menghadapi ancaman dari kekuatan nir-negara seperti terorisme. Diplomasi normal tidak mungkin bisa diterapkan terhadap teroris karena bukan aktor-negara.

Presiden Amerika Serikat pasca terpilih tetap bertindak berdasarkan pada jalur-jalur politik normal, politik partai dan konstitusi negara, kepatutan diplomasi dalam mempertahankan supremasi politik Amerika Serikat di fora internasional.

Dalam upaya mempertahankan supremasi Amerika Serikat tersebut presiden Amerika Serikat umumnya memanipulasi isu-isu internasional seperti yang disebutkan di atas.

Politik minimalis umumnya tampak pada awal-politik mereka seperti pada masa pemerintahan George Bush, Bill Clinton, dan G.W. Bush. Pergeseran dari minimalisme ke maksimalisme dalam masa ketiga pemerintahan presiden tersebut di atas tampak ketika supremasi Amerika Serikat di dunia internasional dilecehkan oleh aktor-aktor nir-negara

Mempertahankan imaji sebagai satu negara superpower yang mengacu pada maksimalis politik seperti tersebut di atas adalah relatif. Dalam tingkat konflik seberapa tinggi agresif konflik, dan perimbangan kekuatan negara-negara lokal di wilayah tersebut.

Sebagai suatu contoh perimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur Jauh yang berhubungan dekat dengan Indonesia. Mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Buzan dan Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security bahwa “ … the impact of the US engagement in Asia explains the underperformance of balancing: in other word, that there is a strong interplay between the security dynamics of the Asian supercomplex and those at the global level concerning US-Chinese relationship within the context of a 1 + 4 system. The argument is that the US presence as security ring – holder in Asia allows Asian governments to see the job of balancing China as falling to the United States. As consequences ; India, Japan, and most members of ASEAN underperformance in several ways.”

Mengacu pada pandangan tersebut di atas apakah Indonesia dapat menjadi aktor dalam politik internasional di kawasan ini sehingga mampu menjadi negara strategis di Asia Tenggara yang dapat dipercayai oleh pemerintahan yang akan datang?

Henry Kissinger menyatakan “Every nation, no matter how insignificant , participates in international affairs. … What used to be considered domestic events can now have world wide consequences,” maka saatnya sekarang ini untuk menjadi pemain strategis dalam 1 + 4 sistim Buzan-Palmer tersebut. Peluang partisipasi kemitraan strategis telah terbuka bagi Indonesia untuk ikut dalam Proliferation of Security Initiative (PSI).

Ini adalah pintu masuk Indonesia sebagai mitra keamanan regional dalam pemerintahan baru di Amerika Serikat mendatang. 

 

Alfian Muthalib
Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN)

Yasonna Sebut Arcandra Memang Sempat Miliki Paspor Amerika Serikat

Halaman: