logo


Soni Sumarsono Jabat Plt Gubernur DKI Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun berharap para pelaksana tugas bisa ikut serta menyukseskan Pilkada Serentak 2017.

26 Oktober 2016 14:37 WIB

Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri Soni Sumarsono.
Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri Soni Sumarsono. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri Soni Sumarsono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun berharap para pelaksana tugas bisa ikut serta menyukseskan Pilkada Serentak 2017.

"Sukseskan pilkada agar berlangsung demokratis, tertib dan aman. Dorong masyarakat yang sudah punya hak pilih untuk gunakan haknya di TPS (tempat pemungutan suara), memilih pemimpin daerah sesuai pilihan. Perangi politik uang," ucap Mendagri.


Terima Penghargaan dari Kementerian PAN-RB, Polres Subang: Kita Tingkatkan Pelayanan Publik

Selain itu, Tjahjo juga berpesan agar Plt memiliki kemampuan untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan perundang-undangan.

"Program pembangunan daerah sebagaimana keputusan yang disahkan bersama DPRD setempat harus dijalankan. Jaga hubungan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang efektif, efisien, taat kepada hukum," ucap Tjahjo menambahkan.

Selain Sumarsono, Mendagri juga menunjuk empat plt lain, yakni Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemdagri, Nata Irawan (Plt gubernur Banten), Sekretaris Jenderal Kemdagri, Yuswandi A Temenggung (Plt gubernur Bangka Belitung), Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh (Plt gubernur Gorontalo), serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo (Plt gubernur Aceh).

Dia juga meminta pelaksana tugas berkoordinasi dengan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) setempat serta tokoh agama, masyarakat dan partai politik, termasuk organisasi kemasyarakatan untuk menjaga stabilitas daerah.

Pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota disebutkan secara terperinci lima tugas dan wewenang pelaksana tugas.

Pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Kedua, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil.

Keempat, menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

Kelima, melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

Dukung Wacana PNS Kerja di Rumah, Tjahjo Kumolo: Intinya kan Kecepatan untuk Bekerja

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah