logo


Proyek E-KTP Rugikan Negara Rp 1,1 Triliun, Gamawan Tak Tahu Menahu

Sebelumnya KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek E-KTP pada 2011-2012 di Kemendagri.

20 Oktober 2016 15:08 WIB

Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.
Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gamawan Fauzi menyatakan bahwa dirinya tidak tahu-menahu tentang proyek pengadaan E-KTP yang akhirnya bermasalah.

Sebelumnya, Gamawan menjelaskan bahwa Rancangan Anggaran Dasar (RAD) untuk pengadaan E-KTP telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tidak hanya itu, proses tendernya pun didampingi oleh BPKP dan LKPP.

Sehingga, lanjut Gamawan, jika pengadaan proyek tersebut berujung pada tindak pidana korupsi yang merugikan negara dirinya tak tahu-menahu.


Menteri Sosial: Kalau Mentalnya Seperti Itu Mau Dibikin Sistem Seketat Apa, Ya, Akan Ada Korupsi Terus

"Tiba-tiba, saya dapat kabar ada kerugian negara Rp 1,1 triliun. Bagaimana saya tahu kalau ada masalah, karena yang saya pegang kan hasil audit, hasil pemeriksaan," ujar Gamawan.

"Satuan harga diaudit oleh mereka, baru di Kemendagri, didampingi pula oleh BPKP dan LKPP. Ada suratnya, dokumennya. Kemudian saya presentasi lagi di KPK. Sampai akhir tidak pernah ada temuan," lanjut dia.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek E-KTP pada tahun 2011-2012 di Kemendagri. Kedua tersangka tersebut yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Baik Irman maupun Sugiharto, dalam proyek senilai Rp 6 triliun itu, diduga telah menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan negara sampai Rp 2 triliun.

Setuju Koruptor Dihukum Mati, Mahfud: Kadang Kala Hakimnya Malah Mutus Bebas

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah