logo


Penggusuran Bukit Duri, Ahok Langgar Kontrak Politik Jokowi?

Beredar sepucuk surat kontrak politik yang disepakati Ahok bersama Jokowi saat masih menjadi pasangan Cagub-Cawagub DKI pada 2012

28 September 2016 20:32 WIB

Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pembongkaran tempat tinggal warga bantaran Sungai Ciliwung yang ada di Bukit Duri dilakukan hari ini, Rabu, tanggal 28 September 2016.

Terkait dengan penggusuran itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui, itu merupakan pilihan terakhir.

"Saya sudah bilang, saya tidak ada pilihan. Bagi saya masyarakat Jakarta harus menilai. Kalian dulu pilih saya jadi wakil Gubernur sama Pak Jokowi kenapa? Karena kalian percaya saya bisa mengatasi banjir, nah itu kami buktikan," ungkap Ahok, Rabu (28/9), di Kantor Balai Kota Jakarta.


Jokowi Minta Libur Panjang Dikurangi, Pakar: Yang Penting Itu Kan Social Distancing-nya

Namun, beredar sepucuk surat kontrak politik yang disepakati Ahok bersama Jokowi saat masih menjadi pasangan Cagub-Cawagub DKI pada 2012. Dalam surat itu tertera bahwa Jokowi dan Ahok menyepakati legalisasi kampung ilegal.

Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah penggusuran Bukit Duri ini melanggar kontrak politik Jokowi itu?

Surat kontrak politik itu berjudul Jakarta Baru: Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga. Pada poin kedua tertera Perlindungan dan Hak-hak Warga Kota, salah satunya meliputi legalisasi kampung ilegal.

Di situ diterangkan bila kampung telah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.

 

Berbeda dengan Jokowi, Ganjar Usul Libur Akhir Tahun Ditiadakan: Everyday is Sunday

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro