logo


Asing Boleh Divestasikan Saham Hanya 30%

Peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme penawaran saham divestasi

14 November 2014 10:50 WIB

ISTIMEWA
ISTIMEWA

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah memutuskan bahwa perusahaan asing hanya  boleh mendisvestasikan sahammnya sebesar 30 % di tahun kelima belas. Sedangkan untuk tahun kelima awal adalah 20 % dan tahun kesepuluh 25 %.

Keputusan pemerintah itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Karena ada peraturan itu maka PT Freeport Indonesia yang sudah lama melakukan kegiatan penambangan langsung mendisvestasikan saham sebesar 30 %. Sedangkan untuk kegiatan tambang terintegrasi dari pengolahan sampai pemurnian divestasinya sebesar 40 %. Sedangkan untuk perusahaan yang hanya melakukan aktivitas penambangan tetap diwajibkan untuk mendivestasikan sahamnya sebanyak 51 % secara bertahap.


Hitung-hitungan Inalum, 2023 Puncak Pendapatan Freeport Indonesia Sebesar…

Kemudian perusahaan asing yang membangun smelter tidak dikenakan kewajiban melakukan divestasi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme penawaran saham divestasi masih seperti dalam aturan sebelumnya yang dilakukan secara berjenjang. Pemerintah pusat mendapat kesempatan pertama, kemudian kepada Pemerintah Daerah, tempat tambang tersebut beroperasi, lalu ke BUMN dan kemudian BUMD. Jika tidak ada yang berminat baru ditawarkan perusahaan swasta nasional lewat pelelangan.

Selama ini kegiatan divestasi tidak berjalan mulus dan sering menimbulkan masalah. Salah satunya divetasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT). Perusahaan ini telah mendivestasikan 24 % sahamnya kepada PT Multi Daerah Bersaing. Ini merupakan perusahaan patungan antara PT Multicapital dengan BUMD PT Daerah Maju Bersaing.

Tidak hanya itu, proses divestasi ini pun tidak berjalan mulus dan sampai sekarang masih tersisa 7 % saham. Ini karena belum ada pembeli dan masih ada tarik ulur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu terkait perusahaan yang sudah melantai di bursa saham Indonesia dianggap telah melakukan kegiatan divestasi. Sejauh ini Pemerintah menilai bahwa pelepasan saham masuk dalam kategori divestasi seperti PT Vale Indonesia. Dengan demikian salah satu produsen nikel terbesar Indonesia ini tinggal mendivestasikan 20% sahamnya.

IUPK untuk Freeport Belum Keluar, Ini Pertimbangan KESDM

Halaman: 
Penulis : Ali Hamid