logo


Pati Menjadi Lokasi Terbanyak Pengguna Cantrang

Pembukaan gerai di Pati, Jawa Tengah merupakan kali kedua dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.

30 Agustus 2016 16:47 WIB

Ilustrasi, penggunaan cantrang atau pukat tarik.
Ilustrasi, penggunaan cantrang atau pukat tarik. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Pengendalian dan Penangkapan Ikan Saifuddin menerangkan bahwa dalam proses pembukaan gerai perizinan yang tersebar di 12 lokasi seluruh Indonesia. Adalah Pati lokasi terbanyak pengguna cantrang.

"Pati menjadi lokasi terbanyak pengguna cantrang dan menjadi rekor lokasi terbanyak penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP), maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)," demikian kata Saifuddin di Jakarta, Selasa (30/8).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembukaan gerai di Pati, Jawa Tengah merupakan kali kedua dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, dimana sebelumnya telah dilakukan di PPN Pekalongan.


KKP Restocking Benih Kakap Putih dan Clownfish di Perairan Anambas

Dari hasil pembukaan gerai di Pati saat ini terdapat 83 SIUP, 71 SIPI, dan 52 Buku Kapal berhasil diterbitkan. Sementara, telah dilakukan cek fisik Alat Penangkap Ikan (API) terhadap 88 kapal perikanan.

"Gerai kami disambut antusias pelaku usaha di sana, semakin banyak permohonan dan izin yang diterbitkan, maka semakin banyak pula kapal dengan alat tangkap ramah lingkungan yang beroperasi. Kami menargetkan akan dibuka beberapa gerai di wilayah di provinsi Jawa Tengah, sehingga nelayan di pesisir Pantura dapat segera melaut," jelas Saifuddin.

Saifuddin menambahkan, berdasarkan permohonan yang masuk, nelayan Pantura di Pati telah mendapatkan lokasi yang disesuaikan dengan ketersediaan alokasi. Sehingga pemerataan dan kelestarian sumber daya ikan dapat tetap terjaga.

Terkait dengan langkah pembukaan gerai di 12 daerah yang di antaranya di lakukan di Pati, Saifuddin, menjelaskan bahwa selain bekerjasama dengan Kemenhub, KKP juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam pelaksanaan pengukuran gerai perizinan.

"Kami mengalami kendala di lapangan, dimana beberapa kali pelaksanaan gerai, seringkali pemilik kapal tidak membawa dokumen kapal secara lengkap. Tanpa kelengkapan dokumen, maka proses tidak dapat dilaksanakan. Kami juga melibatkan Kemenkeu melalui Ditjen Pajak untuk memverifikasi setiap NPWP yang diusulkan. Sehingga dari sisi perpajakan, hanya pemilik kapal yang taat pajak yang dapat diterbitkan izinnya," ujar Saifuddin.

Penataan perizinan
Dalam penataan perizinan kedepannya, kapal-kapal yang ditengarai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami perubahan ukuran adalah kapal yang berukuran 20 – 30 GT, sehingga dengan adanya ukur ulang dan gerai perizinan, maka jumlah kapal izin daerah dipastikan berkurang. Hal ini karena banyak kapal yang melakukan mark down ukuran kapalnya naik menjadi lebih dari 30 GT yang izinnya diterbitkan oleh pusat. Sedangkan izin kapal kurang dari 30 GT dilaksanakan oleh Provinsi melalui Unit Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dengan jumlah izin yang diterbitkan provinsi dapat diketahui potensi sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Hal ini menjadi acuan dalam perhitungan alokasi penangkapan ikan dalam satu wilayah pengelolaan. Salah satu upaya untuk mendapatkan tingkat akurasi data yang akurat adalah melalui integrasi basis data kapal perikanan secara nasional, yaitu basis data kapal izin pusat diintegrasikan dengan data kapal izin daerah.

Menindaklanjuti upaya tersebut, KKP melalui Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan menyiapkan mekanisme penerbitan izin daerah yang terintegrasi di 34 provinsi secara online untuk SIUP, SIPI, dan SIKPI. Harapannya, basis data kapal perikanan secara nasional dapat segera terwujud.

KKP Kembangkan Seleksi Breeding untuk Perbaikan Performa Udang Jerbung

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Syukron Fadillah