logo


Tidak Terdaftarnya Petani di RDKK Menjadi Kendala Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kendala-kendala yang juga kerap timbul di lapangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara lain pada pengalokasian.

22 Agustus 2016 12:50 WIB

Ilustrasi, petani menyebar pupuk di sawah.
Ilustrasi, petani menyebar pupuk di sawah. Antara

NTB, JITUNEWS.COM - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Aas Asikin Idat, mengatakan bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi masih ada kendala teknis yang harus diselesaikan. Pasalnya, tidak terdaftarnya petani di RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok) menjadi kendala tersendiri di lapangan, sehingga petani tersebut tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

"Ini kendala yang kita temui di lapangan dan harus segera diselesaikan,"demikian kata Aas Asikin Idat, dalam keterangan tertulis yang diterima Jitunews.com, Senin(22/8).

Lebih lanjut, ia mengatakan kendala-kendala yang kerap timbul di lapangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara lain pengalokasian yang terbatas untuk daerah tertentu, dan masih ada petani yang belum melaksanakan pemupukan berimbang.


Petani Diminta Kerja 24 Jam, Demokrat: Edan!

"Pola pemupukan yang dianjurkan pemerintah saat ini adalah 5:3:2, yaitu 500 kg pupuk organik, 300 kg pupuk NPK dan 200 kg pupuk urea untuk setiap hektar lahan,"demikian katanya.

Ia mengimbau para petani untuk bergabung dalam kelompok agar dapat terdaftar dalam RDKK, sehingga dapat memperoleh jatah pupuk bersubsidi.

Pupuk Indonesia adalah BUMN pupuk yang bertugas mengamankan pasokan pupuk dalam negeri, khususnya untuk sektor tanaman pangan. Saat ini Pupuk Indonesia membawahi lima produsen pupuk, yaitu Petrokimia Gresik, Pupuk Kaltim, Pusri Palembang, Pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Kujang Cikampek.

Kesejahteraan Petani Menurun, Mentan Siap Melawan Usaha Alih Fungsi Lahan

Halaman: 
Penulis : Siprianus Jewarut, Syukron Fadillah