logo


Mendikbud Baru Harus Sosialisasikan Program Pro Rakyat Sektor Pendidikan

Vena berpesan agar Muhadjir Effendi dapat menggunakan anggaran pendidikan sebaik-baiknya dan juga berhati-hati dalam mengalokasikannya.

29 Juli 2016 15:07 WIB

Mendikbud Muhadjir Effendi.
Mendikbud Muhadjir Effendi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR RI, Vena Melinda, mengungkapkan dirinya optimis bahwa Mendikbud, Muhadjir Effendi, dapat memberikan terobosan-terobosan baru. Sehingga tujuan yang ingin dicapai Kemendikbud lebih terasa bagi masyarakat Indonesia.

"Saya memandang optimis kinerja Menteri yang baru, dia punya latar belakang akademisi, jadi punya terobosan baru yang membuat golnya Mendikbud lebih terasa bagi masyarakat," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (28/7).

Menurut Vena pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Menteri Muhadjir Effendi adalah permasalahan kesejahteraan guru, menyelesaikan persoalan sarana dan prasarana pendidikan, seperti minimnya laboratorium dan komputer di sekolah-sekolah.


Muncul Isu Reshuffle, Eks Wamendikbud Sebut Nadiem Makarim di Persimpangan Jalan

Yang terpenting ialah mengimplementasikan Kartu Indonesia Pintar dan sekolah gratis yang masih butuh sosialisasi, mengingat masih ada masyarakat yang belum tahu tentang program pro rakyat dalam bidang pendidikan.

"Jadi ini tantangan bagi Menteri yang baru seperti pemerataan, kualitas guru kita harus bekerja keras untuk mengejar itu, kemudian soal ujian nasional berbasis komputer, wah banyak hal," katanya.

Menurutnya, anggaran yang paling besar ada di Kemendikbud, oleh karenanya politisi Demokrat itu meminta agar Muhadjir Effendi dapat menggunakan anggaran tersebut sebaik-baiknya dan berhati-hati dalam mengalokasikan dana, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat anggaran tersebut.

"Contoh pendidikan non-formal seperti pendidikan anak jalanan, kalau komunitasnya nggak punya badan hukum, dia tidak akan mendapatkan anggaran 20 persen karena sekolahnya di bawah kolong jembatan.  Buat saya, itu keniscayaan bagaimana Menteri itu mempunyai regulasi anggaran 20 persen dari APBN itu untuk semua anak bangsa dari formal dan informal," pungkasnya.

Usul Nadiem Dievalusi, PPP: Kemendikbud Menambah atau Menciptakan Beban Politik bagi Jokowi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Syukron Fadillah