logo


DPR Minta Menkes Cabut Izin Rumah Sakit dan Bidan yang Terkait Vaksin Palsu

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk mencabut izin operasional Rumah Sakit (RS) dan izin praktek bidan yang yang terlibat dalam sindikat peredaran vaksin palsu.

15 Juli 2016 13:46 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk mencabut izin operasional rumah sakit (RS) dan izin praktek bidan yang yang terlibat dalam sindikat peredaran vaksin palsu.

"Saya minta Menkes Cabut izin operasional dan izin praktek bidan yang terlibat," ujarnya di Jakarta, Jumat (15/7).

Selain itu Politisi Nasdem ini meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 30, Nomor 35 dan Nomor 58 Tahun 2014, karena di Permenkes tersebut banyak sekali peraturan yang mengikat BPOM, sehingga BPOM tidak bisa bekerja dengan baik dan maksimal.


Pertumbuhan Tanpa Pemerataan, Bukan Ekonomi Pancasila  

Kemudian ia meminta agar fungsi pengawasan kefarmasian pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar pengawasan terhadap obat-obatan berjalan fair.

"RS, klinik dan apotek yang berada di bawah Kemenkes tidak boleh diawasi oleh Kemenkes, itu namanya jeruk makan jeruk. Pasti terjadi conflict of interest ketika terjadi peristiwa seperti ini," katanya.

Sayangkan soal Tender Gorden Rumah Dinas Anggota DPR, MAKI Minta Dibatalkan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan