logo


Mendagri Wajib Tegas Soal Isu PKI di Pilkada Singkawang

Sebagian masyarakat Singkawang menjadi resah karena isu komunis berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan politik.

7 Juli 2016 06:00 WIB

Adhie Massardi.
Adhie Massardi. dok. Aktual

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Singkawang, Thjai Cui Mie sempat terseret dalam isu kebangkitan komunisme belum lama ini. Pasalnya, bakal calon walikota Singkawawang pada pilkada 2017 itu membagikan kalender yang memuat logo palu arit sebagai sarana sosialisasi dirinya kepada masyarakat.

Sebagian masyarakat Singkawang menjadi resah karena isu komunis berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan politik di kota Amoi tersebut. Tentang ini, sejumlah tokoh nasional angkat bicara.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Institut Publik Indonesia (IPI) Karyono Wibowo menegaskan, Kementeri Dalam Negeri harus menanggapi isu ini dengan serius. Diperlukan investigasi lapangan terhadap isu ini agar menjadi terang benderang.


Dukung Pilkada Serentak 2020, BEM PTM Zona III: Merupakan Kebutuhan Demokrasi

"Ini isu yang serius. Mendagri perlu melakukan investigasi lapangan. Apalagi isu ini muncul menjelang pilkada 2017. Jangan sampai pilkada 2017 dijadikan momentum oleh kekuatan laten komunis untuk kembali bangkit," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/7).

Sementara itu, Mantan Juru Bicara Presiden Abdurahman Wahid Adhie Massardie menilai pemerintah harus merespon isu ini. Kepala BIN dan kapolri harus segera melakukan investigasi yang mendalam.

"Pemerintah pusat harus merespons isu ini. Kalau dibiarkan liar, bisa menjadi potensi konflik di tengah masyarakat. Yang terpenting lagi, figur-figur politisi daerah yang terindikasi terlibat dalam pemakain logo palu arit sebaiknya tidak diberi ruang untuk berkuasa karena hal itu bisa dianggap sebagai kebangkitan komunis. Terlepas dari benar atau salah, isu itu bisa menjadi sumber konflik sosial," tegas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu yang sempat heboh dengan puisi Negeri Para Bedebah di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adhie menambah, partai politik tidak boleh mencalonkan politisi daerah yang terindikasi dekat dengan isu komunisme ini. Partai Politik harus mengambil bagian dalam mengantisipasi resiko yang lebih buruk di kemudian hari.

"Meskipun kebenaran dari isu ini perlu ditelaah secara mendalam dan komprehensif, setidaknya partai politik harus ambil bagian dalam mengantisipasi risiko yang lebih buruk dengan tidak mencalonkan mereka yang diduga terlibat dalam gerakan komunisme gaya baru ini," tutupnya.

Meski Gibran Didukung Banyak Parpol, Ormas Solo: Saya Yakin Arus Bawah ke Bajo

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Syukron Fadillah