logo


Ade Komarudin Dilaporkan ke MKD oleh Mantan Anggota DPR

Mantan Anggota DPR RI, Honing Sanny bersama tim kuasa hukumnya menggadukan Ketua DPR RI Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

30 Juni 2016 15:47 WIB

Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Ade Komarudin (tengah) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/5).
Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Ade Komarudin (tengah) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/5). JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Anggota DPR RI, Honing Sanny, bersama tim kuasa hukumnya mengadukan Ketua DPR RI, Ade Komarudin, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengaduan tersebut dilakukan terkait pemecatan dirinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari PDIP yang disusul dengan surat tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikirimkan oleh Ketua DPR, Ade Komarudin, kepada Presiden. Surat dengan Nomor PW/11038/DPR/VI/2016 menjadikan surat KPU No 163/KPU/III/2016 perihal PAW anggota DPR RI Dapil NTT-1 sebagai pertimbangan dianggap cacat hukum.

Menurutnya, Surat dengan Nomor PW/11038/DPR/VI/2016 tanggal 28 juni 2016 yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang ditandatangani Ade Komarudin selaku pimpinan DPR RI cacat hukum. Pasalnya, surat tersebut hanya disampaikan kepada DPP PDI Perjuangan dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tanpa disertai tembusan kepada pihak pengadu sebagai pihak yang termasuk dalam surat tersebut.


Makan Bareng Akom, Bripka Seladi Cuma Makan Sayur!

"Saudara Ade Komarudin sebagai Ketua DPR RI terbukti tidak taat hukum karena, seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPD, PAW dapat dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Saat ini upaya kami masih berlanjut di Pengadilan tinggi Jakarta," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (30/6).

Menurutnya, sebagai Ketua DPR RI, dalam membuat keputusan haruslah selalu berpijak pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, Terkait PAW, Ketua DPR seharusnya tunduk pada UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014 ayat 1 dan ayat 2.

Ia menuturkan, kasus yang sedang dihadapinya saat ini proses hukumnya sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh karena itu, status surat yang dikirim kepada Presiden dinilai cacat formil dan harus segera ditarik kembali.

Curi Perhatian, Akom Pilih Makan Siang di Warteg Favorit Kala Kuliah

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex