logo


Benarkah Properti Akan Mengalami Percepatan Usai Lebaran?

Gairah properti untuk kelas atas sendiri akan muncul akibat dari pengesahan RUU Tax Amnesty yang hingga kini masih digodok

23 Juni 2016 09:30 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi net

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Banyak pihak menilai pada tahun 2016 sektor properti masih mengalami sedikit turbulensi sebagai efek dari pelemahan di tahun 2015. Di sisi lain, kebijakan pemerintah serta data dari Bank Tabungan Negara (BTN) baru – baru ini sedikit memberi nafas segar, baik untuk segmentasi bawah, menengah, ataupun kelas atas untuk kembali membeli barang properti.

Keringanan yang didapat oleh kelas menengah ke bawah terlihat pada terjadinya koreksi harga terhadap harga jual properti. Berdasarkan data dari BTN Housing Index, harga untuk hunian dengan luas 70 m2 ke bawah turun cukup pesat. Jika dimanfaatkan dengan baik oleh para pencari rumah, bukan tidak mungkin jika nantinya properti pada segmen tersebut kembali merangkak naik.

Sejak awal tahun 2016 (triwulan 1 2016), penurunan harga telah terjadi jika dilihat dari transaksi riil yang terjadi di BTN terhadap pasar. Sebagai contoh adalah harga rumah dengan tipe 46 m2 – 70 m2 yang anjlok 34,28 persen menjadi rata –rata Rp 329,45 juta. Sebelumnya, pada triwulan 4 tahun 2015, harga pada tipe tersebut sekitar Rp 501,26 juta.


Tak Hanya Pulihkan Sistem Kelistrikan, PLN Serahkan Bantuan untuk Siswa Terdampak Banjir

Sementara untuk rumah seluas 37 m2 – 45 m2, harganya menjadi Rp 318,50 juta dari Rp 360,94 juta (turun 11,76 persen). Sedangkan untuk yang lebih kecil lagi (37 m2 ke bawah), harganya sekitar Rp 243,66 juta, turun 3,85 persen dari yang sebelumnya Rp 253,41 juta.

Gairah properti untuk kelas atas sendiri akan muncul akibat dari pengesahan RUU Tax Amnesty yang hingga kini masih digodok. Namun begitu, pada beberapa kesempatan, Ade Komarudin selaku Ketua DPR RI mengatakan bahwa RUU tersebut sudah akan ketuk palu dalam 2 minggu mendatang.

Berdasarkan rencana yang telah dibuat, Tax Amnesty adalah pemulangan kembali dana gelap yang berada di negara asing, sehingga siklus perputaran uang akan terjadi di dalam negeri dalam jumlah besar.

Terkait hal tersebut, kabarnya akan dikembangkan kawasan Surga Pajak untuk menarik pulang aset WNI. Dinamakan Offshore Financial Center (OFC), nantinya pusat keuangan ini akan menjadi wadah yang akan menampung dana perseorangan atau perusahaan asal Indonesia. Jadi, WNI boleh memiliki perusahaan di luar negeri dengan basisnya yang tetap berada di Indonesia.

Kebijakan ini tentu akan meningkatkan minat investor karena di kawasan ini mereka akan mengalami keringanan pajak, meski besarannya masih belum dijelaskan lebih lanjut. Kedua hal ini tentu akan menjadi pemicu yang jika berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin jika usai lebaran sektor properti akan mengalami eskalasi.

(sumber : Rumahku.com)

 

Sepanjang 2019, Kominfo Terima Aduan 430 Ribu Konten Negatif

Halaman: 
Penulis : Agung Rahmadsyah
 
×
×