logo


Horee...Kini Petani Gratis Pakai Lahan Negara untuk Bertani

Petani gratis pakai lahan nganggur milik negara untuk bercocok tanam.

6 November 2014 10:13 WIB

Petani saat panen. Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus hak sewa lahan milik negara ke petani.(Tommy/Jitunews)
Petani saat panen. Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus hak sewa lahan milik negara ke petani.(Tommy/Jitunews)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bisa jadi ini kabar menggembirakan buat petani. Pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus hak sewa lahan milik negara ke petani. Dengan begitu, petani tak perlu lagi bayar sewa kepada aparat negara jika bercocok tanam di lahan nganggur milik negara.

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Rabu (5/11) mengatakan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji Undang Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Perberdayaan Petani (UU Perlitan) terkait dengan hak sewa lahan milik negara kepada petani.

Dalam amar putusan yang dibacakan di sidang putusan MK menyatakan bahwa penyewaan tanah oleh negara kepada petani dinyatakan bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang melarang sewa menyewa tanah antara negara dengan petani sebagai warga negara.


Petani Diminta Kerja 24 Jam, Demokrat: Edan!

"Maka dalam amar putusan, menyatakan, frasa "Hak sewa" dalam Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Hamdan Zoelva, Ketua MK saat bacakan putusannya Rabu (5/11).

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil beranggapan bahwa sewa menyewa tanah antara negara atau pemerintah dengan petani bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi dan air, dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hakim Konstitusi menambahkan bahwa pemberian lahan sebesar dua hektar tanah negara bebas kepada petani haruslah memprioritaskan kepada petani yang betul-betul belum memiliki lahan pertanian dan bukan diberikan kepada petani yang cukup kuat dan telah memiliki lahan.

Sebelumnya, perkara pengujian Pasal 59 Undang Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimohonkan oleh sekelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di antaranya terdiri dari Serikat Petani Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan menguji UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke MK.

Menurut pemohon, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi petani. 

Kesejahteraan Petani Menurun, Mentan Siap Melawan Usaha Alih Fungsi Lahan

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin, Ali Hamid