logo


Ini Alasan KPK Ungkap Kasus Sumber Waras di DPR

BPK mencatat pembelian lahan tersebut sebagai bentuk penyimpangan yang merugikan negara sebesar Rp 191 miliar.

14 Juni 2016 12:07 WIB

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK.
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK. JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap beberkan kesimpulan penyelidikan tentang kasus lahan Sumber Waras di hadapan Komisi III DPPR RI hari ini. Wakil Ketua KPK, Alexnder Marwata, berharap setelah dibeberkan di hadapan wakil rakyat, maka kasusnya tidak lagi gaduh serta menemukan titik terang.

Adapun alasan, mengapa harus dibeberkan di hadapan Komisi III, Alex menjawab, agar para wakil rakyat bisa dengar dengan sejelas-jelasnya.

"Karena DPR kan wakil rakyat yang bisa mendengar kasus ini juga," ucap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sesaat sebelum rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).


Arsul Sani: KPK Tidak Akan Berhenti Pada Kasus Nurhadi Saja

Sebelumnya disampaikan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 mendapatkan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Status WDP itu disebabkan oleh pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dianggap tidak melalui proses pengadaan yang prosedural.

Atas indikasi itulah kemudian BPK mencatat pembelian lahan tersebut sebagai bentuk penyimpangan yang merugikan negara sebesar Rp 191 miliar.

Melihat hal tersebut, KPK pun menganggap perlu untuk mendalami perkara tersebut.

Temuan itu dinilai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak berdasar karena berpedoman pada nilai jual obyek pajak (NJOP) tahun 2013. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan tersebut pada tahun 2014. Dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2014.

Hal ini lah yang membuat polemik antara BPK dan Ahok kian memanas. Bahkan Ahok menyebut audit BPK 'ngaco' hingga akhirnya menyebabkan kedua belah pihak saling serang dengan argumen masing-masing.

Keputusan KPK untuk membeberkan kasus Sumber Waras di hadapan DPR rupanya tidak membuat Alex khawatir. Khawatir jika apa-apa yang disampaikan KPK nanti bakal menjadi konsumsi publik hingga akhirnya terjadi kegaduhan.

"Tidak, tidak akan seperti itu (menimbulkan kegaduhan)," ucap Alex, melanjutkan.

Kasus Teror Diskusi UGM, Komisi III DPR: Mari Kita Dukung dan Tunggu Kehebatan Polri

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex