logo


PAN: BNP2TKI Perlu Menelusuri Kronologi Perjalanan Rita Krisdianti

Pemerintah tentu perlu berkoordinasi dan bekerjasama antara satu institusi dengan institusi lain.

4 Juni 2016 08:49 WIB

Foto Rita Krisdianti, TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia.
Foto Rita Krisdianti, TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia. JIBI/Solopos/Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai Pemerintah melalui BNP2TKI perlu melakukan penelusuran terkait bagaimana kronologi keberangkatan sampai Rita Krisdianti ditangkap di Penang, Malaysia. 
 
Sebelumnya Pengadilan Malaysia di Penang menjatuhkan hukuman mati terhadap warga negara Indonesia, Rita Krisdianti, Senin (30/5/2016). Kepolisian Malaysia menangkap tenaga kerja asal Ponorogo, Jawa Timur ini pada 2013 karena membawa narkotika jenis sabu seberat empat kilogram.
 
"BNP2TKI memiliki tanggung jawab untuk itu. Komisi IX tentu bisa memanggil BPNP2TKI. Yang mengurus PJTKI itu pemerintah. Karena itu, yang perlu diundang dan ditanya di DPR adalah pemerintah," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/6).
 
 Menurutnya Penelusuran tentang kronologi pemberangkatan sampai Rita ditangkap diperlukan setidaknya untuk dua hal. Pertama, untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang mempekerjakan dan memperalat Rita dalam kasus narkoba ini. Kedua, fakta-fakta yang ditemukan bisa dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam rangka upaya membebaskan atau paling tidak meringankan hukuman Rita.
 
Politisi PAN ini menambahkan apabila hal ini ditelusuri secara baik, dipastikan akan diketahui PJTKI yang memberangkatkan, perusahaan yang menjadi mitra di luar negeri dan menjanjikan pekerjaan, alasan mengapa Rita tidak langsung mendapatkan pekerjaan setelah tiba di luar negeri, dan lain-lain. Dan diharapkan, di antara rentetan kronologi tersebut ditemukan sesuatu yang menjadi alat bukti baru yang menguatkan bahwa Rita adalah korban, bukan tersangka.
 
"Kita yakin bahwa Rita tidak bersalah. Tetapi, kita pasti membutuhkan bukti siapa dalang di belakangnya. Siapa pemilik barang yang dititipkan ke Rita," jelasnya.
 
Menurutnya, karena hal ini melibatkan negara lain, pemerintah tentu perlu berkoordinasi dan bekerjasama antara satu institusi dengan institusi lain. BNP2TKI tentu membutuhkan Kemenlu untuk memfasilitasi penelusuran itu di luar negeri serta melakukan upaya diplomatik yang diperlukan. 
 
"Keseriusan pemerintah sedang ditunggu sehingga kasus ini dapat diungkap secara benar dan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang," tutupnya.

Soal Hukuman Mati bagi Koruptor, DPR: Tidak Ada Efek Jera

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Syukron Fadillah