logo


Ahok Sayangkan Sikap Penghuni Rusun

Ia mengibaratkan DKI Jakarta sebagai inkubator, Ahok berharap agar rumah susun bisa dimaksimalkan untuk mencapai tujuan tersebut

28 Mei 2016 12:38 WIB

Ahok menolak hukuman mati bagi para penjahat seksual. Sebab menurutnya, hal itu terlalu mudah bagi para penjahat sehingga tak merasakan hukuman yang pantas dirasakan pada dirinya.
Ahok menolak hukuman mati bagi para penjahat seksual. Sebab menurutnya, hal itu terlalu mudah bagi para penjahat sehingga tak merasakan hukuman yang pantas dirasakan pada dirinya. liputan6.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyayangkan opini-opini yang menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta arogan karena mengusir penghuni rumah susun yang ilegal. Menurutnya, itu semata-mata karena adanya oknum-oknum yang seharusnya tinggal di dalam rumah susun, namun tidak menggunakannya dengan semestinya.

"Rumah susun itu gak boleh disewakan dan dijual, ini malah penghuninya lebih kejam, tempat yang mereka tinggalin malah disewakan, ya saya usirlah penghuninya (penghuni ilegal) kalau tinggal di rusun dengan cara itu," ucap Ahok ketika meresmikan Portal S untuk penyandang disabilitas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Sabtu (28/5).

Padahal, menurut Ahok, penghuni rusun tidak hanya dapat tempat tinggal, namun juga dapat fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Minta Ahok Tak Cuma Bahas Kartu Kredit, Eko Patrio: Atasi Saja Kebakaran Kilang yang Terus Berulang

"5.000-10.000 sehari bayar (untuk tinggal di dalam rusun) bisa dapat bus sekolah dan KJP. Tahun ini masuk perguruan tinggi, KJP kasih biaya 18 juta per tahun. Beli sapi, pemegang KJP setengah harga beli sapi, cuma 25 ribu per kilogram, dan ada dokter dan suster yang stand by 24 jam," katanya.

Ahok menyebutkan, Pemerintah Provinsi DKI hanya ingin mewujudkan kehidupan yang baik bagi warga DKI Jakarta. Dengan mengibaratkan DKI Jakarta sebagai inkubator, Ahok berharap agar rumah susun bisa dimaksimalkan untuk mencapai tujuan tersebut.

"Kita bisa dan kita mampu, kami ingin orang yang tinggal di DKI Jakarta otak, perut, dan dompetnya penuh," ujarnya.

Stafsus Menteri BUMN Sudah Cek Tak Ada Limit Kartu Kredit Rp 30 M, Ahok: Jangan Percaya!

Halaman: 
Penulis : Arinaldo Habib Pratama, Agung Rahmadsyah